Apakah Cryptocurrency Termasuk Harta Bersama dalam Perkawinan?

Cryptocurrency dapat menjadi bagian dari harta bersama apabila aset tersebut diperoleh selama perkawinan dan tidak termasuk kategori harta bawaan, hadiah, atau warisan yang secara hukum berada dalam penguasaan masing-masing pihak. Namun, penentuan statusnya tidak cukup hanya berdasarkan nama akun exchange atau wallet yang digunakan.

Dalam praktiknya, perlu ditelusuri kapan cryptocurrency dibeli, dari mana sumber dananya, siapa yang melakukan transaksi, bagaimana aset tersebut disimpan, serta apakah terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta.

Dasar Hukum Cryptocurrency dan Harta dalam Perkawinan

Pembahasan cryptocurrency dalam rumah tangga perlu dilihat dari dua ranah hukum sekaligus. Pertama, hukum yang mengatur hubungan harta antara suami dan istri. Kedua, regulasi yang mengatur aset keuangan digital dan aset kripto.

1. Harta Benda dalam Perkawinan

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya menjadi harta bersama. Sementara itu, harta yang dibawa masing-masing sebelum perkawinan serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan pada prinsipnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Karena itu, apabila seorang suami membeli Bitcoin menggunakan penghasilan yang diperoleh selama perkawinan, aset tersebut berpotensi masuk dalam lingkup harta bersama. Sebaliknya, cryptocurrency yang telah dimiliki sebelum perkawinan dapat memiliki kedudukan sebagai harta bawaan, dengan tetap memperhatikan fakta dan bukti kepemilikannya.

2. Regulasi Aset Kripto di Indonesia

Dari perspektif sektor keuangan, pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto telah beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kerangka pengaturannya antara lain terdapat dalam POJK Nomor 27 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah melalui POJK Nomor 23 Tahun 2025.

Perubahan tersebut penting dipahami karena cryptocurrency bukan lagi sekadar persoalan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan aspek kepemilikan, transaksi, perlindungan konsumen, tata kelola, dan pembuktian aset.

Kapan Cryptocurrency Menjadi Harta Bersama?

Tidak semua cryptocurrency yang dimiliki suami atau istri otomatis menjadi harta bersama. Status hukumnya harus dianalisis berdasarkan asal-usul dan waktu perolehan.

Bukti Kepemilikan Cryptocurrency dalam Perkawinan

Salah satu tantangan terbesar dalam sengketa cryptocurrency adalah pembuktian. Aset kripto dapat tersimpan pada exchange, hardware wallet, software wallet, atau alamat blockchain tertentu. Oleh karena itu, pasangan yang ingin memastikan status hukumnya perlu menyimpan dokumentasi transaksi secara tertib.

Dokumen yang Sebaiknya Disimpan

• Riwayat transaksi pembelian dan penjualan cryptocurrency.
• Bukti transfer dana dari rekening bank.
• Riwayat transaksi pada platform perdagangan aset kripto.
• Dokumen atau catatan tanggal pembelian aset.
• Bukti kepemilikan wallet yang relevan.
• Dokumen perjanjian perkawinan apabila tersedia.
• Bukti sumber dana apabila cryptocurrency diperoleh dari kegiatan usaha.
• Dokumen warisan atau hibah apabila aset berasal dari pemberian atau warisan.

Perjanjian Perkawinan untuk Mengatur Cryptocurrency

Perkembangan aset digital membuat perjanjian perkawinan semakin relevan. Pasangan dapat mempertimbangkan pengaturan yang lebih spesifik mengenai aset investasi digital, termasuk cryptocurrency yang dimiliki sebelum maupun selama perkawinan.

Pengaturan dapat mencakup kepemilikan aset sebelum perkawinan, cryptocurrency yang dibeli menggunakan penghasilan masing-masing, hasil staking atau investasi, keuntungan penjualan aset kripto, serta mekanisme pencatatan dan pembuktian apabila terjadi sengketa.

Contoh Klausul yang Dapat Dipertimbangkan

• Status cryptocurrency yang telah dimiliki sebelum perkawinan.
• Status cryptocurrency yang dibeli setelah perkawinan.
• Pengaturan keuntungan dari kenaikan nilai aset.
• Pengaturan hasil investasi atau aktivitas terkait aset digital.
• Pembagian tanggung jawab atas kewajiban atau kerugian yang berkaitan dengan aset.
• Mekanisme pembuktian kepemilikan apabila terjadi perselisihan.
• Mekanisme penyelesaian aset apabila perkawinan berakhir.

Isi perjanjian harus disesuaikan dengan keadaan konkret pasangan dan tidak sebaiknya dibuat menggunakan template secara sembarangan tanpa pemeriksaan hukum.

Bagaimana Cryptocurrency Dibagi Saat Perceraian?

Apabila perkawinan berakhir karena perceraian, persoalan cryptocurrency dapat menjadi bagian dari pembahasan mengenai harta bersama. Persoalan utama biasanya bukan hanya berapa jumlah Bitcoin atau aset kripto yang tersedia, tetapi juga bagaimana menentukan bahwa aset tersebut memang termasuk harta bersama.

Dalam perkara konkret, beberapa pertanyaan penting perlu dijawab: kapan aset dibeli, dengan uang siapa, apakah pembelian dilakukan sebelum atau setelah perkawinan, apakah ada perjanjian perkawinan, dan apakah terdapat perpindahan aset setelah pasangan mulai bersengketa.

Contoh Sederhana

Misalnya, seorang suami membeli cryptocurrency senilai Rp200 juta selama masa perkawinan menggunakan penghasilan yang diperoleh ketika perkawinan berlangsung. Jika tidak ada keadaan hukum lain yang menunjukkan bahwa aset tersebut merupakan harta pribadi, cryptocurrency tersebut dapat masuk dalam analisis harta bersama.

Sebaliknya, apabila suami telah memiliki cryptocurrency sebelum perkawinan dan dapat membuktikan kepemilikannya sebelum tanggal perkawinan, kedudukannya dapat berbeda.

Bagaimana Jika Cryptocurrency Disembunyikan oleh Pasangan?

Karakteristik blockchain dan wallet membuat aset digital dapat lebih sulit ditemukan dibandingkan aset konvensional. Namun, kesulitan menemukan aset tidak berarti aset tersebut otomatis berada di luar pembahasan hukum.

Jika terdapat indikasi bahwa salah satu pihak menyembunyikan aset, langkah yang tepat adalah mengumpulkan bukti yang diperoleh secara sah, mencatat informasi transaksi yang tersedia, dan meminta pendampingan profesional untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

Indikasi yang Perlu Diperhatikan

• Adanya transaksi dana besar menuju platform aset kripto.
• Perubahan pola transaksi rekening yang tidak biasa.
• Informasi mengenai kepemilikan wallet atau akun exchange.
• Dokumen investasi digital yang pernah dimiliki pasangan.
• Riwayat komunikasi atau dokumen transaksi yang diperoleh secara sah.

Hindari mengambil private key, membuka akun tanpa hak, atau mengakses perangkat pasangan secara ilegal. Pembuktian harus dilakukan melalui cara yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagaimana Jika Perkawinan Melibatkan WNI dan WNA?

Persoalan cryptocurrency dapat menjadi lebih kompleks dalam perkawinan campuran antara WNI dan WNA. Selain hukum perkawinan Indonesia, perlu diperhatikan pula kemungkinan adanya aturan hukum asing, lokasi aset, platform yang digunakan, domisili pasangan, dan dokumen perkawinan yang berlaku.

Karena itu, pasangan WNI dan WNA yang memiliki cryptocurrency dalam jumlah signifikan sebaiknya melakukan penataan aset sejak sebelum perkawinan. Pendekatan preventif dapat membantu mengurangi risiko sengketa mengenai kepemilikan aset di kemudian hari.

Langkah Aman Mengatur Cryptocurrency Sebelum dan Setelah Menikah

1. Inventarisasi aset. Catat jenis cryptocurrency, jumlah, platform, dan tanggal perolehannya.
2. Pisahkan data kepemilikan. Bedakan aset sebelum menikah dengan aset yang diperoleh selama perkawinan.
3. Simpan bukti transaksi. Jangan hanya mengandalkan tampilan saldo pada aplikasi.
4. Evaluasi perjanjian perkawinan. Pastikan pengaturan harta sesuai dengan tujuan pasangan.
5. Gunakan pendampingan profesional. Terutama apabila nilai cryptocurrency besar atau terdapat aset lintas negara.

Kesimpulan

Perkawinan dan kepemilikan cryptocurrency merupakan isu hukum baru yang membutuhkan pendekatan berbeda dari aset konvensional. Cryptocurrency dapat masuk dalam analisis harta bersama apabila diperoleh selama perkawinan, tetapi status akhirnya tetap bergantung pada fakta, sumber dana, waktu perolehan, bukti kepemilikan, dan pengaturan harta antara pasangan.

Bagi pasangan yang memiliki aset digital dalam jumlah signifikan, langkah terbaik bukan menunggu sampai terjadi perceraian atau sengketa. Penataan dokumen, pencatatan aset, dan pengaturan melalui perjanjian perkawinan dapat menjadi strategi preventif untuk memberikan kepastian yang lebih baik.

Hubungi Kami

Jika Anda membutuhkan konsultasi mengenai harta perkawinan, cryptocurrency, perjanjian perkawinan, perkawinan campuran, atau penataan dokumen hukum keluarga, Anda dapat menghubungi tim PT Jangkar Global Groups.

Kunjungi Halaman Hubungi Kami PT Jangkar Global Groups

FAQ: Perkawinan dan Kepemilikan Cryptocurrency

Testimoni Klien

Berikut adalah contoh format testimoni yang dapat digunakan setelah diganti dengan ulasan pelanggan yang benar-benar terverifikasi.

Disclaimer Hukum

Artikel ini disusun sebagai informasi umum mengenai hubungan antara hukum perkawinan dan kepemilikan aset digital. Artikel bukan pengganti pendapat hukum untuk perkara tertentu. Status cryptocurrency dalam suatu perkawinan dapat berbeda berdasarkan fakta, dokumen, sumber dana, perjanjian perkawinan, dan yurisdiksi yang berlaku.

Untuk mendapatkan analisis yang sesuai dengan kondisi Anda, konsultasikan dokumen dan kronologi perkara kepada profesional hukum.

Referensi Regulasi

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
• Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
• POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.
• POJK Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 27 Tahun 2024.
• SEOJK Nomor 20/SEOJK.07/2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.