Perkawinan menurut ahli hukum tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara dua orang untuk membentuk keluarga, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan hak, kewajiban, status keperdataan, serta akibat hukum terhadap harta dan anak. Karena itu, perkawinan perlu dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk persyaratan, tata cara pencatatan, dan ketentuan khusus sesuai kondisi calon pasangan.

Perkawinan Menurut Ahli Hukum: Pengertian, Syarat, Dasar Hukum, dan Akibat Hukumnya

Dalam perspektif hukum, perkawinan bukan sekadar acara atau perjanjian pribadi antara calon suami dan istri. Perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki konsekuensi terhadap status pribadi, hubungan keluarga, harta benda, keturunan, serta hak dan kewajiban para pihak.

Di Indonesia, pembahasan mengenai perkawinan perlu melihat beberapa sumber hukum sekaligus. Landasan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Bagi masyarakat yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ketentuan pencatatan juga berkaitan dengan regulasi Kementerian Agama.

Bagaimana Ahli Hukum Memandang Perkawinan?

Dari sudut pandang hukum, perkawinan dapat dilihat sebagai peristiwa yang menciptakan hubungan hukum antara suami, istri, dan keluarga. Oleh karena itu, perkawinan memiliki dimensi pribadi sekaligus dimensi hukum.

Seorang ahli hukum biasanya tidak hanya melihat apakah pasangan telah melangsungkan akad atau pemberkatan. Pemeriksaan juga dapat mencakup usia calon pasangan, status perkawinan sebelumnya, persetujuan, larangan perkawinan, dokumen identitas, pencatatan, status harta, serta kemungkinan adanya unsur perkawinan campuran.

Pendekatan tersebut penting karena persoalan perkawinan sering kali baru terlihat setelah pasangan membutuhkan dokumen untuk kepentingan administrasi, perjalanan ke luar negeri, pengurusan anak, pembagian harta, perceraian, warisan, atau proses keimigrasian.

Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi salah satu dasar utama dalam memahami hukum perkawinan di Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam praktik hukum, pengertian perkawinan tidak dapat dilepaskan dari tujuan membentuk keluarga yang sesuai dengan ketentuan hukum dan agama atau kepercayaan masing-masing.

Artinya, seseorang yang hendak menikah perlu memastikan bahwa proses perkawinannya memenuhi ketentuan substantif sekaligus administratif. Kesalahan pada salah satu tahapan dapat menimbulkan persoalan hukum atau administratif di kemudian hari.

Dasar Hukum Perkawinan yang Perlu Diketahui

Beberapa regulasi yang penting dalam memahami perkawinan di Indonesia antara lain:

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai salah satu dasar utama hukum perkawinan.
• Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU Perkawinan, termasuk ketentuan batas usia perkawinan.
• Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan UU Perkawinan.
• Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan untuk aspek pencatatan pernikahan yang berada dalam kewenangan Kementerian Agama.
• Peraturan administrasi kependudukan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan status perkawinan, dokumen kependudukan, anak, harta, dan hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Apa Saja Syarat Perkawinan Menurut Hukum?

Syarat perkawinan dapat berbeda bergantung pada kondisi calon pasangan. Namun, secara umum, calon pasangan perlu mempersiapkan identitas dan dokumen yang membuktikan status serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi berwenang.

1. Identitas calon pasangan

• KTP atau identitas resmi.
• Kartu Keluarga.
• Akta kelahiran atau dokumen terkait.
• Pas foto sesuai ketentuan instansi.

2. Status perkawinan sebelumnya

Apabila salah satu calon pasangan pernah menikah, status perkawinan sebelumnya perlu dibuktikan dengan dokumen yang sesuai, misalnya akta cerai atau dokumen kematian pasangan sebelumnya apabila pasangan telah meninggal dunia.

3. Persyaratan tambahan

Dalam keadaan tertentu dapat diperlukan dokumen tambahan, misalnya surat keterangan belum menikah, surat izin tertentu, dokumen dari kedutaan, dokumen perceraian, atau dokumen khusus untuk perkawinan campuran.

Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum

Salah satu perubahan penting dalam hukum perkawinan Indonesia terdapat pada batas usia. Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun.

Apabila calon pasangan belum mencapai usia tersebut, terdapat mekanisme permohonan dispensasi perkawinan kepada pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dispensasi bukan berarti batas usia dapat diabaikan secara otomatis, karena permohonan harus diperiksa berdasarkan alasan dan keadaan yang diajukan.

Mengapa Pencatatan Perkawinan Sangat Penting?

Dari perspektif hukum dan administrasi, pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting karena memberikan bukti administratif mengenai status perkawinan seseorang.

Dokumen pencatatan dapat dibutuhkan ketika pasangan mengurus perubahan data kependudukan, dokumen anak, paspor, keimigrasian, perbankan, aset, asuransi, warisan, perceraian, maupun kebutuhan hukum lainnya.

Untuk pasangan Muslim, pencatatan pernikahan berada dalam mekanisme yang berkaitan dengan KUA. Sementara itu, pencatatan perkawinan bagi pasangan non-Muslim dilakukan melalui instansi yang berwenang sesuai ketentuan administrasi kependudukan.

Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum

Perkawinan menimbulkan hubungan hukum antara suami dan istri. Karena itu, masing-masing pihak mempunyai hak sekaligus kewajiban dalam kehidupan rumah tangga.

• Membangun kehidupan rumah tangga berdasarkan prinsip saling menghormati.
• Memenuhi kewajiban sesuai peran dan kemampuan masing-masing.
• Menjaga kepentingan keluarga.
• Memberikan perlindungan terhadap anggota keluarga.
• Memperhatikan kepentingan dan hak anak.
• Mengelola persoalan ekonomi keluarga secara bertanggung jawab.

Dalam praktiknya, pembagian tanggung jawab keluarga dapat menjadi kompleks. Karena itu, perencanaan hukum sejak sebelum perkawinan dapat membantu mengurangi potensi sengketa.

Bagaimana Kedudukan Harta dalam Perkawinan?

Salah satu persoalan yang sering membutuhkan perhatian ahli hukum adalah kedudukan harta dalam perkawinan. Harta yang dimiliki sebelum dan selama perkawinan dapat memiliki konsekuensi hukum yang berbeda berdasarkan fakta, sumber perolehan, dokumen kepemilikan, serta ada atau tidaknya perjanjian perkawinan.

Oleh karena itu, pasangan yang memiliki aset bernilai besar, menjalankan bisnis, mempunyai investasi, atau memiliki kondisi keuangan yang kompleks sebaiknya mempertimbangkan konsultasi hukum sebelum menikah.

Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Ahli Hukum

Perjanjian perkawinan dapat menjadi instrumen hukum untuk mengatur persoalan tertentu antara pasangan. Perjanjian tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan perceraian, tetapi dapat berhubungan dengan pengaturan harta dan kepentingan hukum lainnya.

Isi dan bentuk perjanjian harus disusun secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan salah satu pihak. Karena itu, pasangan yang mempertimbangkan perjanjian perkawinan sebaiknya memperoleh penjelasan hukum sebelum menandatanganinya.

Perkawinan WNI dan WNA: Apa yang Berbeda?

Perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing memiliki lapisan administrasi tambahan. Selain dokumen WNI, calon pasangan WNA dapat membutuhkan paspor, dokumen status perkawinan, surat izin menikah atau dokumen sejenis dari negara asal, serta dokumen yang telah diterjemahkan dan/atau dilegalisasi sesuai kebutuhan.

Setelah perkawinan, pasangan juga dapat menghadapi kebutuhan hukum keimigrasian, administrasi kependudukan, serta pengakuan dokumen di negara lain.

Karena itu, perkawinan campuran sebaiknya direncanakan sejak sebelum tanggal pernikahan, bukan hanya ketika dokumen sudah bermasalah.

Apa Akibat Hukum Setelah Perkawinan?

Perkawinan dapat menimbulkan berbagai akibat hukum, antara lain:

• Perubahan status perkawinan dalam administrasi kependudukan.
• Munculnya hubungan hak dan kewajiban antara suami dan istri.
• Konsekuensi terhadap pengelolaan dan kepemilikan harta.
• Hubungan hukum antara orang tua dan anak.
• Konsekuensi terhadap waris sesuai sistem hukum yang berlaku.
• Kebutuhan perubahan atau pembaruan sejumlah dokumen administrasi.
• Konsekuensi tambahan bagi perkawinan yang melibatkan WNA.

Kesalahan yang Sering Terjadi Saat Mengurus Perkawinan

1. Menganggap dokumen perkawinan hanya formalitas.
2. Tidak memeriksa status perkawinan sebelumnya.
3. Menyiapkan dokumen terlalu dekat dengan tanggal pernikahan.
4. Tidak mengecek perbedaan nama, tanggal lahir, atau data identitas.
5. Mengabaikan kebutuhan legalisasi atau penerjemahan dokumen asing.
6. Tidak memahami konsekuensi perjanjian perkawinan.
7. Tidak mempersiapkan kebutuhan administrasi setelah menikah.

Checklist Sebelum Mengambil Keputusan Hukum Perkawinan

• Pastikan identitas kedua calon pasangan sesuai dengan dokumen resmi.
• Periksa status perkawinan masing-masing.
• Pastikan usia memenuhi ketentuan hukum.
• Tentukan tempat dan mekanisme pencatatan perkawinan.
• Periksa apakah ada dokumen asing yang memerlukan terjemahan atau legalisasi.
• Pertimbangkan pengaturan harta apabila diperlukan.
• Untuk perkawinan campuran, periksa kebutuhan imigrasi sejak awal.
• Simpan seluruh dokumen dan bukti pencatatan perkawinan dengan baik.

Kapan Sebaiknya Menggunakan Jasa Ahli Hukum Perkawinan?

Konsultasi hukum dapat menjadi langkah yang tepat apabila kondisi perkawinan tidak sederhana. Misalnya, salah satu pasangan merupakan WNA, pernah menikah sebelumnya, memiliki aset atau bisnis, mempunyai persoalan dokumen, membutuhkan perjanjian perkawinan, atau akan menggunakan dokumen perkawinan di luar negeri.

Pendampingan profesional juga dapat membantu mengidentifikasi dokumen yang belum lengkap sebelum proses dimulai sehingga pasangan tidak perlu berulang kali kembali ke instansi terkait.

Pendampingan Perkawinan oleh Jangkar Groups

PT. Jangkar Global Groups menyediakan layanan pendampingan administrasi dan dokumen terkait kebutuhan perkawinan. Pendampingan dapat disesuaikan dengan kondisi WNI, WNA, perkawinan campuran, kebutuhan legalisasi dokumen, penerjemahan tersumpah, serta kebutuhan administrasi setelah perkawinan.

• Persiapan dokumen perkawinan.
• Pendampingan perkawinan WNI dan WNA.
• Dokumen perkawinan campuran.
• Penerjemah tersumpah.
• Legalisasi dan Apostille dokumen sesuai kebutuhan.
• Pendampingan dokumen perkawinan untuk kebutuhan luar negeri.
• Pendampingan dokumen setelah perkawinan.

Testimoni Pelanggan

FAQ Perkawinan Menurut Ahli Hukum

Sumber Hukum dan Referensi

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
• Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
• Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.
• Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan.
• Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, perkawinan campuran, harta perkawinan, anak, dan keimigrasian.