Apa yang Dimaksud Perkawinan WNI di Negara dengan Aturan Berbeda?

Perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar negeri dapat melibatkan setidaknya dua sistem hukum, yaitu hukum Indonesia dan hukum negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan. Situasinya menjadi lebih kompleks apabila pasangan memiliki kewarganegaraan berbeda.

Dalam praktiknya, pasangan tidak cukup hanya memastikan bahwa upacara perkawinan dapat dilakukan secara sah menurut aturan setempat. Mereka juga perlu memikirkan bagaimana perkawinan tersebut dapat dibuktikan, dicatat, dan diakui sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Inilah alasan mengapa perkawinan WNI di luar negeri sebaiknya dipersiapkan secara menyeluruh sebelum pasangan berangkat atau mendaftarkan perkawinan kepada otoritas negara tujuan.

Mengapa Perbedaan Hukum Perkawinan Perlu Diperhatikan?

Setiap negara mempunyai sistem administrasi dan hukum keluarga yang tidak selalu sama. Dokumen yang dianggap cukup di Indonesia belum tentu langsung diterima oleh otoritas di negara lain.

Dokumen yang Umumnya Perlu Dipersiapkan

Daftar dokumen dapat berbeda bergantung pada negara tujuan, kewarganegaraan pasangan, agama, serta lembaga yang mencatat perkawinan. Namun, beberapa dokumen yang sering menjadi bagian dari proses antara lain:

• Paspor atau dokumen identitas yang masih berlaku.
• Akta kelahiran.
• Dokumen yang menerangkan status perkawinan.
• Surat keterangan atau dokumen administratif lain yang diminta negara tujuan.
• Dokumen pasangan yang berkewarganegaraan asing.
• Dokumen perceraian atau kematian pasangan sebelumnya apabila relevan.
• Terjemahan resmi dokumen apabila diwajibkan.
• Legalisasi atau apostille apabila dipersyaratkan oleh negara tujuan.

Tahapan Perkawinan WNI di Negara yang Memiliki Aturan Berbeda

Agar lebih mudah dipahami, proses dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Urutan sebenarnya dapat berbeda sesuai hukum negara tempat perkawinan dilaksanakan.

1. Menentukan negara dan lembaga pencatat perkawinan.

   Pastikan terlebih dahulu lembaga mana yang berwenang mencatat perkawinan di negara tujuan.

2. Memeriksa persyaratan perkawinan.

   Identifikasi dokumen yang harus disiapkan oleh WNI dan pasangan sebelum mengajukan pendaftaran.

3. Menyiapkan dokumen Indonesia.

   Dokumen harus diperiksa dari sisi nama, tanggal lahir, status perkawinan, dan kesesuaian data agar tidak menimbulkan hambatan administratif.

4. Melakukan penerjemahan atau legalisasi jika diperlukan.

   Apabila negara tujuan meminta dokumen yang telah diterjemahkan atau dilegalisasi, tahap tersebut perlu dilakukan sebelum dokumen diserahkan.

5. Melaksanakan pencatatan perkawinan.

   Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, pasangan dapat mengikuti prosedur perkawinan sesuai ketentuan otoritas negara tujuan.

6. Menyimpan dokumen perkawinan.

   Sertifikat atau akta perkawinan dari negara tempat perkawinan dilangsungkan perlu disimpan dengan baik karena dapat digunakan untuk proses administratif berikutnya.

7. Melakukan pelaporan sesuai ketentuan Indonesia.

   Setelah perkawinan dilangsungkan di luar negeri, perhatikan kewajiban pelaporan atau pencatatan yang berlaku bagi WNI.

Pencatatan dan Pelaporan Perkawinan di Indonesia

Salah satu bagian yang sering terlupakan oleh pasangan adalah tahap setelah perkawinan selesai dilaksanakan di luar negeri. Memiliki sertifikat perkawinan dari negara asing belum berarti seluruh kebutuhan administrasi di Indonesia otomatis selesai.

Dokumen perkawinan luar negeri dapat perlu digunakan untuk keperluan administrasi di Indonesia, misalnya untuk perubahan data kependudukan, kebutuhan keluarga, imigrasi, perbankan, warisan, maupun urusan hukum lainnya.

Oleh sebab itu, pasangan sebaiknya memeriksa ketentuan pelaporan perkawinan luar negeri kepada instansi Indonesia yang berwenang dan menyiapkan dokumen pendukung sesuai kebutuhan.

Masalah yang Sering Terjadi pada Perkawinan Lintas Negara

Perbedaan hukum dapat menjadi sumber persoalan apabila pasangan tidak melakukan pemeriksaan sejak awal. Beberapa kendala yang sering muncul antara lain:

• Nama pada dokumen Indonesia dan dokumen asing tidak konsisten.
• Dokumen belum diterjemahkan sesuai persyaratan.
• Dokumen belum memperoleh legalisasi atau apostille yang diperlukan.
• Persyaratan negara tujuan berubah atau berbeda dengan informasi lama.
• Status perkawinan sebelumnya belum dapat dibuktikan dengan dokumen yang sesuai.
• Pasangan terlambat melakukan pelaporan perkawinan di Indonesia.
• Pasangan tidak memahami perbedaan kewenangan lembaga pencatat di negara tujuan.
• Dokumen perkawinan asing sulit digunakan ketika dibutuhkan untuk urusan administratif di Indonesia.

Tips Mempersiapkan Perkawinan WNI di Negara Asing

Konsultasi Perkawinan WNI di Luar Negeri

Setiap kasus perkawinan internasional memiliki kondisi yang berbeda. Jika Anda ingin mengetahui dokumen, tahapan, legalisasi, atau kebutuhan administrasi berdasarkan negara tujuan, konsultasikan kondisi Anda terlebih dahulu.

FAQ Perkawinan WNI di Negara yang Memiliki Aturan Berbeda