Status Hukum Perkawinan Luar Negeri di Indonesia

Perkawinan yang di langsungkan di luar negeri semakin sering di lakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI), terutama dalam hubungan perkawinan campuran antara WNI dengan warga negara asing (WNA). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting: bagaimana status hukum perkawinan luar negeri di Indonesia?

Pada prinsipnya, perkawinan yang di lakukan di luar wilayah Indonesia dapat di akui dalam sistem hukum Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Namun, pengakuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tempat perkawinan di laksanakan, tetapi juga menyangkut keabsahan perkawinan, hukum nasional para pihak, serta kewajiban administratif untuk melaporkan atau mencatatkan perkawinan tersebut.

Artikel ini membahas secara lengkap kedudukan hukum perkawinan luar negeri, syarat pengakuannya, kewajiban pelaporan bagi WNI, serta hal-hal yang perlu di perhatikan dalam perkawinan campuran.

Apa yang Di maksud dengan Perkawinan Luar Negeri?

Perkawinan luar negeri adalah perkawinan yang dilakukan oleh WNI, baik dengan sesama WNI maupun dengan WNA, di wilayah negara lain berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum negara tempat perkawinan tersebut di langsungkan.

Contohnya, seorang WNI menikah dengan warga negara asing di Singapura, Malaysia, Australia, Jepang, Amerika Serikat, atau negara lainnya. Setelah perkawinan tersebut dilaksanakan dan memperoleh dokumen perkawinan dari otoritas setempat, pasangan tersebut tetap perlu memperhatikan ketentuan hukum Indonesia apabila ingin menggunakan status perkawinannya di Indonesia.

Dalam praktiknya, dokumen seperti marriage certificate, marriage registration certificate, atau akta perkawinan dari negara tempat perkawinan berlangsung dapat menjadi bukti administratif bahwa perkawinan telah di laksanakan. Akan tetapi, dokumen tersebut belum tentu secara otomatis menyelesaikan seluruh kebutuhan administrasi di Indonesia.

Dasar Hukum Status Perkawinan Luar Negeri

Status hukum perkawinan yang di lakukan di luar negeri pada dasarnya berkaitan dengan beberapa ketentuan hukum Indonesia, terutama:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
ketentuan mengenai perkawinan campuran;
ketentuan administrasi kependudukan;
ketentuan hukum perdata internasional;
ketentuan mengenai pencatatan dan pelaporan perkawinan WNI di luar negeri.

Salah satu prinsip penting dalam UU Perkawinan adalah bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia tetap harus memperhatikan hukum yang berlaku bagi warga negara Indonesia.

Dengan demikian, seseorang tidak cukup hanya melihat apakah perkawinan tersebut sah menurut hukum negara tempat perkawinan di laksanakan. Aspek hukum Indonesia juga perlu diperiksa.

Apakah Perkawinan di Luar Negeri Di akui di Indonesia?

Jawabannya: dapat diakui, tetapi terdapat persyaratan hukum dan administratif yang harus di perhatikan.

Perkawinan yang di langsungkan di luar negeri pada prinsipnya harus memenuhi ketentuan hukum negara tempat perkawinan tersebut di laksanakan. Selain itu, bagi WNI, perkawinan tersebut harus memperhatikan ketentuan hukum Indonesia.

Hal ini penting karena terdapat perbedaan antara:

perkawinan yang sah menurut hukum negara tempat perkawinan dilakukan;
perkawinan yang memenuhi ketentuan hukum Indonesia; dan
perkawinan yang telah di laporkan atau di catatkan dalam administrasi kependudukan Indonesia.

Ketiga aspek tersebut jangan dianggap sebagai hal yang sama.

Sebuah pasangan dapat memiliki marriage certificate dari negara asing, tetapi masih perlu menyelesaikan proses administrasi di Indonesia agar status perkawinannya tercermin dalam dokumen kependudukan.

Ketentuan Perkawinan yang Di lakukan di Luar Indonesia

Bagi WNI yang melangsungkan perkawinan di luar negeri, salah satu hal penting yang harus di perhatikan adalah ketentuan mengenai perkawinan yang berlaku bagi warga negara Indonesia.

Secara prinsip, perkawinan yang di lakukan oleh WNI di luar negeri dapat dianggap sah apabila:

perkawinan tersebut di laksanakan menurut hukum negara tempat perkawinan berlangsung; dan
bagi WNI, perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Indonesia mengenai perkawinan.

Artinya, lokasi pelaksanaan perkawinan tidak dengan sendirinya membuat suatu perkawinan bebas dari ketentuan hukum Indonesia.

Karena itu, sebelum melaksanakan perkawinan di luar negeri, calon pasangan sebaiknya memeriksa terlebih dahulu persyaratan negara tujuan sekaligus konsekuensi hukumnya di Indonesia.

Perkawinan Campuran di Luar Negeri

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika perkawinan dilakukan antara WNI dan WNA.

Dalam hukum Indonesia, perkawinan campuran memiliki pengaturan tersendiri. Secara umum, perkawinan campuran berkaitan dengan perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan.

Contohnya:

WNI menikah dengan warga negara Singapura;
WNI menikah dengan warga negara Australia;
WNI menikah dengan warga negara Jepang;
WNI menikah dengan warga negara Amerika Serikat;
WNI menikah dengan warga negara Inggris.

Apabila perkawinan tersebut dilangsungkan di luar negeri, pasangan perlu memenuhi dua kelompok persyaratan.

1. Persyaratan negara tempat perkawinan

Pasangan harus memenuhi ketentuan hukum negara tempat perkawinan dilakukan. Persyaratan dapat meliputi:

paspor;
akta kelahiran;
surat keterangan belum menikah;
dokumen perceraian apabila pernah menikah;
dokumen kematian pasangan terdahulu apabila pasangan sebelumnya meninggal dunia;
dokumen identitas;
formulir pendaftaran perkawinan;
penerjemahan dokumen;
legalisasi atau apostille apabila dipersyaratkan.

Setiap negara dapat mempunyai prosedur yang berbeda.

2. Persyaratan hukum Indonesia

WNI juga perlu memastikan bahwa perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Indonesia.

Hal ini sangat penting terutama berkaitan dengan keabsahan perkawinan, status perkawinan sebelumnya, persyaratan administratif, serta ketentuan agama dan hukum nasional yang relevan.

Pentingnya Legalitas Marriage Certificate

Setelah perkawinan dilaksanakan di luar negeri, pasangan biasanya memperoleh dokumen resmi dari otoritas negara tersebut.

Dokumen ini dapat berupa:

Marriage Certificate;
Marriage Registration Certificate;
Certificate of Marriage;
Extract of Marriage Register;
atau dokumen resmi lain yang memiliki fungsi sebagai bukti perkawinan.

Namun, penggunaan dokumen tersebut di Indonesia dapat membutuhkan proses tambahan.

Apabila dokumen berbahasa asing akan digunakan untuk keperluan administrasi Indonesia, dapat diperlukan penerjemahan oleh penerjemah tersumpah.

Dalam keadaan tertentu, dokumen juga perlu mendapatkan apostille atau legalisasi, bergantung pada negara penerbit, jenis dokumen, serta instansi yang akan menerima dokumen tersebut.

Oleh sebab itu, jangan langsung mengasumsikan bahwa setiap marriage certificate asing dapat digunakan tanpa proses administrasi tambahan.

Wajibkah Perkawinan Luar Negeri Dilaporkan di Indonesia?

WNI yang telah melangsungkan perkawinan di luar negeri perlu memperhatikan kewajiban pelaporan kepada instansi yang berwenang di Indonesia sesuai dengan ketentuan administrasi kependudukan.

Pelaporan ini memiliki fungsi penting karena perkawinan yang telah terjadi di luar negeri perlu disesuaikan dengan data kependudukan WNI.

Data perkawinan dapat berkaitan dengan berbagai dokumen administrasi, termasuk:

Kartu Keluarga;
KTP elektronik;
status perkawinan;
data pasangan;
data anak;
kebutuhan imigrasi;
kebutuhan perbankan;
urusan waris;
serta berbagai keperluan hukum lainnya.

Karena itu, pelaporan perkawinan bukan sekadar formalitas administratif.

Apa Akibat Jika Perkawinan Luar Negeri Tidak Di laporkan?

Tidak melaporkan perkawinan luar negeri dapat menimbulkan berbagai persoalan administratif di kemudian hari.

Misalnya, ketika pasangan ingin:

memperbarui Kartu Keluarga;
mengubah status perkawinan pada administrasi kependudukan;
mengurus dokumen anak;
mengurus izin tinggal pasangan WNA;
mengurus pewarisan;
mengurus aset bersama;
mengajukan dokumen ke instansi pemerintah;
atau menggunakan status perkawinan dalam proses hukum.

Perbedaan antara dokumen perkawinan asing dengan data kependudukan Indonesia dapat menyebabkan proses menjadi lebih panjang.

Oleh karena itu, setelah menikah di luar negeri, pasangan sebaiknya segera memeriksa prosedur pelaporan yang berlaku berdasarkan kondisi masing-masing.

Bagaimana Prosedur Melaporkan Perkawinan Luar Negeri?

Prosedur dapat berbeda tergantung pada lokasi perkawinan, kewarganegaraan pasangan, agama, jenis dokumen perkawinan, serta kondisi administrasi kependudukan.

Secara umum, tahapan yang perlu di persiapkan meliputi:

1. Mendapatkan dokumen perkawinan resmi

Pastikan pasangan memperoleh dokumen perkawinan yang diterbitkan oleh otoritas resmi negara tempat perkawinan berlangsung.

2. Memeriksa kebutuhan apostille atau legalisasi

Periksa apakah dokumen tersebut membutuhkan apostille atau legalisasi sebelum di gunakan di Indonesia.

3. Melakukan penerjemahan

Apabila dokumen menggunakan bahasa asing, siapkan terjemahan bahasa Indonesia sesuai persyaratan instansi yang akan menerima dokumen.

4. Menyiapkan dokumen identitas

Dokumen seperti paspor, KTP, KK, serta dokumen identitas pasangan biasanya menjadi bagian dari dokumen pendukung.

5. Melakukan pelaporan

Perkawinan kemudian di laporkan sesuai mekanisme administrasi kependudukan yang berlaku.

6. Memperbarui data kependudukan

Setelah pelaporan selesai, pastikan data keluarga dan status perkawinan telah di perbarui apabila memang di perlukan.

Perkawinan di Luar Negeri Tidak Selalu Berarti Otomatis Sah Menurut Hukum Indonesia

Ini merupakan salah satu hal yang paling sering di salahpahami.

Ada anggapan bahwa apabila sebuah pasangan sudah mendapatkan marriage certificate dari negara asing, maka perkawinan tersebut otomatis memiliki seluruh akibat hukum di Indonesia.

Padahal, persoalan keabsahan dan administrasi perkawinan harus di lihat secara menyeluruh.

Contohnya, pasangan WNI dan WNA menikah di luar negeri. Negara tempat perkawinan mungkin menganggap perkawinan tersebut sah berdasarkan hukum nasionalnya. Namun, ketika pasangan hendak menggunakan status perkawinan tersebut di Indonesia, masih terdapat kewajiban administratif dan pemeriksaan terhadap kesesuaiannya dengan hukum Indonesia.

Karena itu, dokumen perkawinan asing merupakan bukti penting, tetapi proses pengakuan administratif di Indonesia tetap harus di perhatikan.

Apakah Perkawinan Luar Negeri Bisa Di gunakan untuk Mengurus Visa atau Izin Tinggal?

Pada prinsipnya, dokumen perkawinan dapat menjadi salah satu dokumen pendukung untuk berbagai keperluan keimigrasian.

Misalnya, WNI yang menikah dengan WNA mungkin membutuhkan dokumen perkawinan untuk proses yang berkaitan dengan:

izin tinggal pasangan;
visa;
administrasi keluarga;
dokumen keimigrasian lainnya.

Namun, setiap jenis layanan imigrasi memiliki persyaratan tersendiri.

Karena itu, marriage certificate dari luar negeri sebaiknya di siapkan dengan benar, termasuk apabila diperlukan apostille, legalisasi, atau terjemahan tersumpah.

Status Anak dari Perkawinan Luar Negeri

Perkawinan luar negeri juga dapat berhubungan dengan status hukum anak.

Apabila pasangan WNI dan WNA memiliki anak, status perkawinan orang tua dapat berpengaruh terhadap kebutuhan administrasi anak, terutama dalam hal:

pencatatan kelahiran;
dokumen kependudukan;
kewarganegaraan;
paspor;
Kartu Keluarga;
serta dokumen hukum lainnya.

Karena itu, pasangan yang menikah di luar negeri sebaiknya tidak hanya memikirkan dokumen perkawinan, tetapi juga memastikan status administrasi keluarga dan anak tercatat dengan benar.

Apakah Marriage Certificate Asing Perlu Di terjemahkan?

Dalam banyak proses administrasi di Indonesia, dokumen berbahasa asing dapat memerlukan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia.

Terjemahan tersebut umumnya di lakukan oleh penerjemah tersumpah, terutama apabila dokumen akan di gunakan untuk kepentingan resmi.

Namun, persyaratan dapat berbeda menurut instansi yang menerima dokumen.

Oleh sebab itu, sebelum menerjemahkan dokumen dalam jumlah banyak, sebaiknya di pastikan terlebih dahulu:

dokumen apa yang di butuhkan;
format terjemahan yang di terima;
apakah harus menggunakan penerjemah tersumpah;
apakah dokumen harus di apostille;
atau apakah masih memerlukan legalisasi tertentu.

Apostille untuk Dokumen Perkawinan Luar Negeri

Apostille merupakan mekanisme pengesahan dokumen publik untuk digunakan lintas negara antara negara-negara yang menerapkan Konvensi Apostille.

Dalam praktiknya, kebutuhan apostille sangat bergantung pada negara penerbit dokumen dan negara tempat dokumen akan di gunakan.

Jika marriage certificate di terbitkan di negara asing dan hendak di gunakan di Indonesia, perlu di periksa apakah negara penerbit dan Indonesia terikat dalam mekanisme apostille untuk jenis dokumen tersebut.

Jangan menyamakan apostille dengan penerjemahan.

Keduanya memiliki fungsi berbeda:

apostille berkaitan dengan pengesahan asal dokumen publik;
terjemahan tersumpah berkaitan dengan penerjemahan dokumen ke bahasa yang di perlukan.

Dalam beberapa kasus, keduanya dapat di perlukan.

Perbedaan Pengakuan Hukum dan Pencatatan Administratif

Agar tidak terjadi kesalahpahaman, penting membedakan dua hal berikut.

Pengakuan hukum

Pengakuan hukum berkaitan dengan apakah suatu perkawinan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan dapat menimbulkan akibat hukum.

Pencatatan administrasi

Pencatatan atau pelaporan berkaitan dengan bagaimana perkawinan tersebut di masukkan ke dalam administrasi kependudukan Indonesia.

Keduanya saling berkaitan, tetapi bukan hal yang identik.

Karena itu, pasangan yang telah menikah di luar negeri perlu memastikan bukan hanya memiliki bukti perkawinan, tetapi juga menyelesaikan kebutuhan administrasi di Indonesia.

Masalah yang Sering Terjadi pada Perkawinan Luar Negeri

Beberapa persoalan yang sering muncul antara lain:

Dokumen tidak sesuai

Nama pada marriage certificate berbeda dengan paspor atau KTP.

Dokumen belum di legalisasi atau di apostille

Dokumen asing belum memenuhi persyaratan untuk di gunakan di Indonesia.

Tidak memiliki terjemahan resmi

Dokumen hanya tersedia dalam bahasa asing tanpa terjemahan yang di persyaratkan.

Status perkawinan sebelumnya belum jelas

Salah satu pihak pernah menikah dan dokumen perceraian atau kematian pasangan sebelumnya tidak lengkap.

Perbedaan persyaratan negara

Persyaratan perkawinan setiap negara berbeda sehingga dokumen yang diterima di satu negara belum tentu di terima di negara lain.

Belum melaporkan perkawinan

Pasangan sudah menikah di luar negeri tetapi belum menyesuaikan data perkawinan dalam administrasi Indonesia.

Tips Sebelum Menikah di Luar Negeri

Bagi WNI yang berencana melaksanakan perkawinan di luar negeri, beberapa langkah berikut dapat membantu:

Tentukan negara tempat perkawinan akan di laksanakan.
Periksa persyaratan perkawinan negara tersebut.
Pastikan status perkawinan kedua calon pasangan jelas.
Siapkan dokumen identitas dan dokumen sipil.
Periksa kebutuhan surat keterangan tertentu dari Indonesia.
Pastikan nama dan tanggal lahir konsisten pada seluruh dokumen.
Periksa kebutuhan legalisasi atau apostille.
Siapkan penerjemah tersumpah apabila di butuhkan.
Simpan dokumen asli perkawinan.
Setelah menikah, segera periksa prosedur pelaporan perkawinan di Indonesia.

Persiapan sejak sebelum keberangkatan dapat mengurangi risiko dokumen harus di urus ulang setelah perkawinan selesai.

Konsultasi Perkawinan Campuran di Luar Negeri

Status hukum perkawinan luar negeri dapat berbeda tergantung pada kewarganegaraan pasangan, negara tempat perkawinan di langsungkan, agama, jenis dokumen yang di terbitkan, serta kebutuhan penggunaan dokumen tersebut di Indonesia.

Karena itu, apabila Anda merupakan WNI yang akan menikah dengan WNA di luar negeri, pemeriksaan dokumen sebaiknya di lakukan sebelum perkawinan berlangsung.

PT. Jangkar Global Groups menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan administrasi untuk kebutuhan Perkawinan Campuran di Luar Negeri bagi WNI, termasuk konsultasi mengenai persiapan dokumen, legalisasi atau apostille, penerjemahan tersumpah, serta kebutuhan administrasi setelah perkawinan.

PT. Jangkar Global Groups

Konsultasi Perkawinan Campuran di Luar Negeri bagi WNI

Hubungi: 087727688883
Website: jangkargroups.co.id

Kesimpulan

Status hukum perkawinan luar negeri di Indonesia tidak hanya di tentukan oleh adanya marriage certificate dari negara asing. Perkawinan tersebut perlu di lihat berdasarkan hukum negara tempat perkawinan di laksanakan, ketentuan hukum Indonesia yang relevan, serta kewajiban administrasi bagi WNI.

Bagi perkawinan campuran antara WNI dan WNA, perhatian terhadap dokumen menjadi semakin penting. Marriage certificate, apostille atau legalisasi, terjemahan tersumpah, serta pelaporan perkawinan merupakan beberapa aspek yang perlu di persiapkan secara tepat.

Dengan pengurusan yang di lakukan sejak awal, pasangan dapat mengurangi risiko kendala ketika menggunakan status perkawinan untuk kebutuhan kependudukan, keimigrasian, keluarga, maupun kepentingan hukum lainnya di Indonesia.

Apabila Anda berencana menikah dengan WNA di luar negeri dan membutuhkan panduan mengenai dokumen serta prosedur yang harus di persiapkan, PT. Jangkar Global Groups siap membantu konsultasi Perkawinan Campuran di Luar Negeri bagi WNI.

Hubungi PT. Jangkar Global Groups: 087727688883 — jangkargroups.co.id