Perkawinan dengan Sistem Pisah Harta menjadi solusi hukum bagi pasangan yang ingin menjaga pemisahan aset selama perkawinan tanpa mengurangi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Melalui perjanjian pisah harta yang dibuat sesuai ketentuan hukum Indonesia, pasangan memperoleh kepastian hukum terhadap kepemilikan harta, utang, investasi, bisnis, hingga warisan. PT. Jangkar Global Groups siap membantu proses konsultasi, penyusunan perjanjian, legalisasi notaris, hingga pencatatan sesuai peraturan yang berlaku.
Apa Itu Perkawinan dengan Sistem Pisah Harta?
Perkawinan dengan sistem pisah harta adalah perkawinan yang disertai Perjanjian Perkawinan (Prenuptial Agreement atau Postnuptial Agreement) yang mengatur bahwa seluruh harta, aset, utang, maupun penghasilan masing-masing pasangan tetap menjadi milik pribadi.
Sistem ini banyak dipilih oleh pasangan WNI-WNA, pengusaha, profesional, investor, maupun pasangan yang ingin memberikan perlindungan hukum terhadap aset keluarga.
✔ Kepemilikan aset tetap terpisah.
✔ Melindungi bisnis pribadi.
✔ Mempermudah pengelolaan pajak dan investasi.
✔ Memberikan kepastian hukum apabila terjadi perceraian.
✔ Sangat penting bagi perkawinan campuran (WNI dengan WNA).
Manfaat Memiliki Perjanjian Pisah Harta
Melindungi Aset Pribadi
Rumah, tanah, kendaraan, saham maupun investasi tetap menjadi hak pemilik awal sesuai isi perjanjian.
Melindungi Bisnis
Risiko usaha tidak otomatis menjadi tanggung jawab pasangan apabila telah diatur dalam perjanjian perkawinan.
Mengurangi Potensi Sengketa
Pembagian harta menjadi lebih jelas sehingga meminimalkan konflik di kemudian hari.
Kepastian Hukum
Perjanjian memiliki kekuatan hukum apabila dibuat sesuai ketentuan perundang-undangan.
Syarat Membuat Perjanjian Pisah Harta
- Fotokopi KTP kedua calon pasangan.
- Fotokopi KK.
- Paspor (apabila salah satu pasangan WNA).
- KITAS atau KITAP (jika diperlukan).
- Data aset yang akan diatur.
- Draft kesepakatan pasangan.
- Akta Perkawinan/Buku Nikah (untuk postnuptial agreement).
Tahapan Mengurus Perkawinan dengan Sistem Pisah Harta
- Konsultasi Hukum
Analisis kebutuhan dan tujuan perjanjian. - Penyusunan Draft
Isi perjanjian disesuaikan dengan kondisi pasangan. - Review Bersama
Seluruh klausul diperiksa agar tidak merugikan salah satu pihak. - Penandatanganan di Hadapan Notaris
- Pencatatan sesuai ketentuan yang berlaku
- Dokumen siap digunakan
Mengapa Memilih PT. Jangkar Global Groups?
- ✅ Konsultan berpengalaman menangani perkawinan WNI maupun WNA.
- ✅ Pendampingan sejak konsultasi hingga dokumen selesai.
- ✅ Proses cepat dan transparan.
- ✅ Membantu legalisasi serta penerjemahan dokumen.
- ✅ Layanan online seluruh Indonesia.
- ✅ Biaya jelas tanpa biaya tersembunyi.
Testimoni Klien
“Pelayanan sangat profesional. Seluruh proses perjanjian pisah harta dijelaskan secara detail hingga selesai.”
– Jessica, Jakarta
“Tim Jangkar sangat membantu perkawinan campuran kami. Semua dokumen selesai tanpa kendala.”
– Michael, Bali
“Pelayanan cepat, komunikatif dan selalu memberikan update perkembangan.”
– Anita, Surabaya
Butuh Bantuan Mengurus Perjanjian Pisah Harta?
Tim PT. Jangkar Global Groups siap memberikan konsultasi mengenai perjanjian perkawinan, pisah harta, perkawinan campuran, legalisasi dokumen, Apostille, hingga seluruh kebutuhan administrasi perkawinan Anda.
FAQ Perkawinan dengan Sistem Pisah Harta
Apa itu sistem pisah harta dalam perkawinan?
Sistem yang mengatur agar seluruh aset, penghasilan dan kewajiban masing-masing pasangan tetap terpisah berdasarkan perjanjian perkawinan.
Apakah pisah harta hanya bisa dibuat sebelum menikah?
Tidak. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian dapat dibuat sebelum maupun setelah perkawinan sepanjang memenuhi syarat hukum.
Apakah pasangan WNI dan WNA wajib membuat pisah harta?
Tidak wajib, namun sangat dianjurkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan aset tertentu di Indonesia.
Apakah perjanjian harus dibuat di notaris?
Ya. Agar memiliki kekuatan hukum, perjanjian dibuat dalam bentuk akta notaris sesuai ketentuan yang berlaku.
Bisakah isi perjanjian diubah?
Dapat dilakukan apabila kedua belah pihak menyetujui perubahan sesuai prosedur hukum.
Apakah utang pasangan menjadi tanggung jawab bersama?
Hal tersebut bergantung pada isi perjanjian yang dibuat. Dengan sistem pisah harta, tanggung jawab dapat diatur secara terpisah.
Berapa lama proses pembuatan perjanjian pisah harta?
Durasi tergantung kelengkapan dokumen, proses penyusunan draft dan jadwal penandatanganan di hadapan notaris.
Apakah PT. Jangkar Global Groups melayani seluruh Indonesia?
Ya. Kami melayani konsultasi dan pendampingan secara online maupun offline sesuai kebutuhan klien.