Perkawinan yang Sesuai Ketentuan Peraturan

Mengurus Perkawinan yang sesuai ketentuan peraturan di Indonesia memerlukan pemahaman mengenai persyaratan administrasi, dasar hukum, prosedur pencatatan, hingga legalisasi dokumen apabila melibatkan warga negara asing (WNA). Kesalahan dalam melengkapi dokumen dapat menyebabkan proses pencatatan perkawinan tertunda bahkan ditolak oleh instansi yang berwenang. Oleh karena itu, memahami setiap tahapan sesuai regulasi menjadi langkah penting agar proses perkawinan berjalan lancar, sah secara hukum, dan diakui baik di dalam maupun luar negeri.

Apa Itu Perkawinan Menurut Hukum Indonesia?

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, serta berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Selain memenuhi syarat agama masing-masing, setiap perkawinan wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang agar memiliki kekuatan hukum. Bagi pasangan yang melibatkan WNA, proses administrasi umumnya membutuhkan dokumen tambahan seperti Apostille, legalisasi, penerjemahan tersumpah, maupun surat keterangan dari negara asal.

Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
• Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan.
• Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
• Kompilasi Hukum Islam (bagi umat Islam).
• Peraturan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
• Peraturan mengenai Apostille dan legalisasi dokumen internasional apabila dibutuhkan.

Syarat Perkawinan yang Sesuai Ketentuan Peraturan

Setiap calon mempelai wajib memenuhi persyaratan hukum sebelum perkawinan dapat dicatatkan secara resmi.

1. Memenuhi batas usia sesuai ketentuan peraturan.
2. Mendapat persetujuan kedua calon mempelai.
3. Melengkapi dokumen identitas.
4. Memenuhi persyaratan administrasi sesuai agama.
5. Tidak memiliki larangan perkawinan menurut hukum.
6. Melakukan pencatatan pada instansi yang berwenang.
7. Menyediakan dokumen tambahan apabila terjadi perkawinan campuran.

Dokumen yang Perlu Dipersiapkan

• KTP.
• Kartu Keluarga.
• Akta Kelahiran.
• Pas Foto.
• Surat Belum Menikah (apabila dipersyaratkan).
• Surat Cerai atau Akta Kematian pasangan sebelumnya apabila pernah menikah.
• Paspor dan KITAS/KITAP bagi WNA.
• Certificate of No Impediment (CNI).
• Dokumen Apostille atau Legalisasi apabila berasal dari luar negeri.
• Hasil Terjemahan Tersumpah apabila dokumen menggunakan bahasa asing.

Tahapan Proses Perkawinan

1. Konsultasi mengenai persyaratan.
2. Persiapan seluruh dokumen.
3. Pemeriksaan kelengkapan administrasi.
4. Pengajuan permohonan.
5. Pelaksanaan perkawinan.
6. Pencatatan perkawinan.
7. Pengurusan dokumen lanjutan seperti Apostille, KITAS pasangan, atau pelaporan perkawinan luar negeri apabila diperlukan.

Kesalahan yang Sering Terjadi Saat Mengurus Perkawinan

• Data identitas tidak sesuai dengan dokumen lainnya.
• Dokumen asing belum diterjemahkan.
• Belum melakukan Apostille terhadap dokumen luar negeri.
• Masa berlaku paspor telah habis.
• Certificate of No Impediment telah kedaluwarsa.
• Kesalahan penulisan nama.
• Kurang memahami prosedur pencatatan.

Mengapa Memilih PT. Jangkar Global Groups?

• ✅ Konsultan berpengalaman menangani ribuan dokumen.
• ✅ Pendampingan proses dari awal hingga selesai.
• ✅ Layanan Apostille dan Legalisasi.
• ✅ Penerjemah Tersumpah berbagai bahasa.
• ✅ Pendampingan Perkawinan Campuran.
• ✅ Konsultasi cepat melalui WhatsApp.
• ✅ Proses transparan.
• ✅ Jangkauan layanan seluruh Indonesia.

Kepercayaan Klien

FAQ Perkawinan