Kendala Hukum Perkawinan WNI dan WNA di Negara Ketiga, Perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) merupakan perkawinan yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum. Persoalan menjadi lebih kompleks ketika pasangan memilih melangsungkan perkawinan di negara ketiga, yaitu negara yang bukan merupakan negara kewarganegaraan salah satu atau kedua calon pasangan.
Kondisi tersebut dapat terjadi karena berbagai alasan, misalnya pasangan sedang bekerja atau tinggal sementara di negara tertentu, memilih lokasi perkawinan karena pertimbangan administratif, atau membutuhkan proses perkawinan yang di anggap lebih sesuai dengan keadaan masing-masing.
Meskipun perkawinan dapat di langsungkan secara sah di negara ketiga, pasangan WNI dan WNA tetap perlu memperhatikan aturan hukum Indonesia, hukum negara asal pasangan WNA, serta hukum negara tempat perkawinan di laksanakan. Perbedaan ketentuan tersebut dapat menimbulkan berbagai kendala apabila dokumen dan prosedur tidak di persiapkan sejak awal.
Apa yang Di maksud dengan Kendala Hukum Perkawinan WNI dan WNA di Negara Ketiga?
Negara ketiga dalam konteks perkawinan internasional adalah negara tempat perkawinan di langsungkan yang bukan merupakan negara kewarganegaraan pasangan.
Contohnya, seorang WNI menikah dengan warga negara Australia di Singapura. Indonesia merupakan negara asal pasangan WNI, Australia merupakan negara asal pasangan WNA, sedangkan Singapura menjadi negara ketiga tempat perkawinan di laksanakan.
Dalam situasi tersebut, setidaknya terdapat tiga lingkungan hukum yang perlu di perhatikan:
- Hukum Indonesia bagi pasangan WNI.
- Hukum negara asal pasangan WNA.
- Hukum negara ketiga tempat perkawinan di langsungkan.
Ketiganya tidak selalu memiliki persyaratan yang sama.
Dasar Hukum Kendala Hukum Perkawinan WNI dan WNA di Negara Ketiga
Perkawinan WNI dengan WNA pada prinsipnya berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
Dalam perkawinan campuran, aspek penting yang perlu di perhatikan bukan hanya apakah perkawinan dapat di langsungkan, tetapi juga apakah perkawinan tersebut dapat di akui dan di catat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Apabila perkawinan di lakukan di luar Indonesia, termasuk di negara ketiga, pasangan juga harus memperhatikan ketentuan mengenai pencatatan perkawinan yang di lakukan di luar negeri serta kewajiban administratif setelah kembali atau melaporkan perkawinan kepada instansi Indonesia yang berwenang.
Selain itu, aspek keimigrasian, kewarganegaraan, status anak, harta perkawinan, dan dokumen sipil dapat ikut terpengaruh oleh status perkawinan tersebut.
Kendala Hukum Perkawinan WNI dan WNA di Negara Ketiga
1. Perbedaan Persyaratan Perkawinan
Setiap negara memiliki ketentuan sendiri mengenai syarat menikah. Negara ketiga dapat meminta dokumen seperti paspor, akta kelahiran, surat keterangan belum menikah, dokumen perceraian bagi yang pernah menikah, atau dokumen lain yang di persyaratkan oleh hukum setempat.
Masalah muncul ketika dokumen yang di anggap cukup di Indonesia ternyata tidak memenuhi persyaratan negara tempat perkawinan.
Karena itu, calon pasangan sebaiknya tidak hanya memeriksa persyaratan dari Indonesia, tetapi juga meminta informasi resmi dari otoritas negara ketiga mengenai dokumen yang harus di penuhi.
2. Status Perkawinan Harus Memenuhi Ketentuan Hukum yang Berlaku
Melangsungkan perkawinan di luar negeri tidak otomatis berarti seluruh urusan hukum di Indonesia selesai.
Keabsahan perkawinan perlu di lihat berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk persyaratan perkawinan bagi WNI dan aturan negara tempat perkawinan di lakukan.
Jika terdapat persyaratan yang tidak terpenuhi, pasangan dapat menghadapi kesulitan ketika menggunakan akta atau sertifikat perkawinan tersebut untuk kepentingan administrasi di Indonesia.
3. Perbedaan Bentuk Dokumen Perkawinan
Dokumen perkawinan yang di terbitkan oleh negara ketiga dapat memiliki bentuk dan istilah yang berbeda dengan dokumen Indonesia.
Ada negara yang menerbitkan marriage certificate, marriage registration certificate, atau dokumen lain dengan format tertentu. Perbedaan bentuk tersebut dapat menimbulkan pertanyaan ketika dokumen di gunakan untuk proses administrasi di Indonesia.
Pasangan perlu memastikan bahwa dokumen yang di peroleh merupakan dokumen resmi dan dapat di gunakan sebagai bukti perkawinan.
4. Legalitas Dokumen Asing
Dokumen perkawinan yang di terbitkan di luar Indonesia pada umumnya perlu melalui proses legalisasi atau mekanisme pengesahan dokumen yang berlaku.
Tergantung pada negara penerbit dan hubungan hukum antarnegara, mekanisme tersebut dapat berupa apostille atau prosedur legalisasi melalui otoritas terkait.
Kesalahan menentukan mekanisme pengesahan dapat menyebabkan dokumen ditolak atau proses administrasi menjadi lebih panjang.
5. Kendala Penerjemahan Dokumen
Dokumen yang di terbitkan dalam bahasa asing biasanya perlu di terjemahkan untuk di gunakan dalam proses administrasi di Indonesia.
Penerjemahan tidak sebaiknya di lakukan secara sembarangan. Istilah hukum dalam akta perkawinan, nama, tempat lahir, status perkawinan, serta tanggal perkawinan harus di terjemahkan secara akurat.
Kesalahan penerjemahan dapat menyebabkan ketidaksesuaian data dengan dokumen identitas lainnya.
6. Perbedaan Aturan Mengenai Status Belum Menikah
Salah satu kendala yang sering muncul adalah pembuktian bahwa calon pasangan belum menikah.
Indonesia dapat memiliki dokumen tertentu untuk membuktikan status tersebut, sementara negara ketiga dapat meminta bentuk dokumen yang berbeda.
Pasangan WNI dan WNA perlu memastikan jenis surat yang di terima oleh otoritas perkawinan di negara ketiga sebelum berangkat atau memulai proses pendaftaran perkawinan.
7. Kendala Bagi WNA dalam Memenuhi Persyaratan dari Negara Asalnya
Pasangan WNA juga mungkin di wajibkan memenuhi ketentuan dari negara kewarganegaraannya.
Beberapa negara dapat meminta pemberitahuan perkawinan, certificate of no impediment, atau dokumen lain sebelum warganya dapat menikah di luar negeri.
Oleh sebab itu, kewarganegaraan pasangan WNA harus di perhitungkan sejak tahap perencanaan.
8. Pencatatan Perkawinan di Indonesia
Setelah perkawinan di langsungkan di negara ketiga, pasangan WNI perlu memperhatikan prosedur pelaporan atau pencatatan perkawinan di Indonesia sesuai ketentuan administrasi kependudukan yang berlaku.
Pencatatan ini penting karena dokumen perkawinan luar negeri nantinya dapat di butuhkan untuk berbagai keperluan, seperti perubahan status perkawinan, administrasi kependudukan, pengurusan dokumen keluarga, keimigrasian, maupun kepentingan hukum lainnya.
9. Kendala dalam Pengurusan Izin Tinggal
Perkawinan dengan WNI tidak dengan sendirinya menyelesaikan seluruh persoalan keimigrasian pasangan WNA.
Apabila pasangan WNA ingin tinggal di Indonesia, status perkawinan dapat menjadi salah satu bagian dari dokumen pendukung dalam proses keimigrasian. Namun, tetap terdapat persyaratan dan prosedur imigrasi yang harus dipenuhi.
Karena itu, pasangan sebaiknya memisahkan antara status perkawinan dan status izin tinggal karena keduanya merupakan persoalan hukum yang berbeda.
10. Permasalahan Harta dalam Perkawinan
Perkawinan WNI dan WNA juga dapat menimbulkan persoalan mengenai harta kekayaan.
Hal ini menjadi semakin penting apabila pasangan memiliki aset di Indonesia maupun di negara lain. Perbedaan sistem hukum mengenai kepemilikan aset, perjanjian perkawinan, warisan, dan pengelolaan harta dapat menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Perjanjian perkawinan dapat di pertimbangkan sebagai salah satu instrumen hukum untuk mengatur hubungan harta pasangan, sepanjang di buat dan di laksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
11. Status dan Kewarganegaraan Anak
Anak yang lahir dari perkawinan WNI dan WNA dapat menimbulkan persoalan administratif dan kewarganegaraan yang harus diperhatikan sejak awal.
Status kewarganegaraan anak, dokumen kelahiran, pelaporan kelahiran, serta kemungkinan memiliki kewarganegaraan berdasarkan hukum negara orang tuanya perlu diperiksa berdasarkan aturan yang berlaku.
Masalah dapat menjadi lebih kompleks apabila anak lahir atau didaftarkan di negara ketiga.
12. Perbedaan Sistem Hukum Perkawinan
Tidak semua negara memiliki konsep perkawinan yang sama. Ada negara yang menekankan pencatatan sipil, sementara negara lain memiliki mekanisme tertentu berdasarkan agama atau hukum personal.
Karena itu, pasangan harus memastikan bahwa perkawinan yang di lakukan benar-benar merupakan perkawinan yang di akui menurut hukum negara ketiga dan dapat di buktikan melalui dokumen resmi.
Dokumen yang Umumnya Perlu Di persiapkan
Persyaratan dapat berbeda berdasarkan negara dan keadaan masing-masing pasangan. Namun, beberapa dokumen yang sering diperlukan antara lain:
- Paspor masing-masing calon pasangan.
- Akta kelahiran.
- Dokumen yang menerangkan status perkawinan.
- Surat keterangan belum menikah apabila di persyaratkan.
- Dokumen perceraian apabila pernah menikah.
- Dokumen kematian pasangan terdahulu apabila berstatus duda atau janda karena pasangan meninggal.
- Dokumen kewarganegaraan.
- Surat keterangan dari kedutaan atau konsulat apabila di persyaratkan.
- Formulir pendaftaran perkawinan dari negara ketiga.
- Dokumen terjemahan resmi apabila di perlukan.
- Dokumen yang telah di legalisasi atau di beri apostille sesuai mekanisme yang berlaku.
Daftar tersebut bukan daftar universal. Persyaratan sebenarnya harus di sesuaikan dengan negara ketiga, kewarganegaraan pasangan, agama, status perkawinan sebelumnya, serta tujuan penggunaan dokumen perkawinan.
Tahapan yang Sebaiknya Di lakukan
Agar risiko kendala hukum dapat di kurangi, pasangan WNI dan WNA dapat melakukan beberapa langkah berikut:
Tahap 1: Menentukan Negara Tempat Perkawinan
Pastikan negara ketiga memang mengizinkan WNI dan WNA melangsungkan perkawinan berdasarkan kondisi masing-masing.
Tahap 2: Memeriksa Persyaratan Resmi
Hubungi otoritas pencatatan perkawinan di negara ketiga untuk memperoleh daftar persyaratan terbaru.
Tahap 3: Memeriksa Persyaratan Negara Asal WNA
Pasangan WNA perlu memeriksa apakah negaranya memiliki persyaratan khusus bagi warga negara yang menikah di luar negeri.
Tahap 4: Menyiapkan Dokumen Indonesia
Dokumen WNI harus di persiapkan sesuai persyaratan negara ketiga, termasuk penerjemahan dan pengesahan apabila di perlukan.
Tahap 5: Melangsungkan dan Mendaftarkan Perkawinan
Perkawinan harus di laksanakan sesuai prosedur hukum negara tempat perkawinan berlangsung.
Tahap 6: Mengurus Dokumen Perkawinan
Pastikan memperoleh dokumen perkawinan resmi yang dapat di gunakan sebagai bukti hukum.
Tahap 7: Mengurus Pengesahan atau Apostille
Apabila di perlukan untuk penggunaan dokumen di Indonesia, lakukan mekanisme pengesahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tahap 8: Melaporkan Perkawinan kepada Instansi Indonesia
Setelah perkawinan berlangsung, perhatikan kewajiban administrasi dan pelaporan perkawinan luar negeri sesuai ketentuan Indonesia.
Apa Risiko Jika Perkawinan Tidak Di persiapkan dengan Baik?
Kurangnya persiapan dapat menyebabkan berbagai masalah, antara lain:
- Perkawinan sulit di catat atau di laporkan di Indonesia.
- Dokumen perkawinan tidak dapat langsung di gunakan.
- Data dalam dokumen berbeda dengan identitas pasangan.
- Proses pengurusan izin tinggal pasangan WNA menjadi lebih rumit.
- Timbul persoalan terkait status anak.
- Kesulitan dalam pengurusan dokumen keluarga.
- Persoalan kepemilikan dan pengelolaan harta.
- Hambatan ketika dokumen perkawinan di gunakan untuk kepentingan hukum di negara lain.
Oleh karena itu, pemeriksaan hukum sebelum perkawinan jauh lebih aman daripada menyelesaikan masalah setelah perkawinan berlangsung.
Pentingnya Konsultasi Sebelum Menikah di Negara Ketiga
Perkawinan WNI dan WNA di negara ketiga bukan hanya persoalan memilih lokasi dan tanggal pernikahan. Ada aspek hukum lintas negara yang perlu di periksa secara menyeluruh.
Konsultasi sebelum perkawinan dapat membantu pasangan mengetahui dokumen yang di perlukan, kemungkinan kendala administrasi, mekanisme pengesahan dokumen, prosedur pelaporan di Indonesia, serta konsekuensi hukum terhadap status pasangan dan anak.
Setiap kasus dapat memiliki kondisi yang berbeda. Karena itu, persyaratan pasangan WNI dengan WNA asal Australia belum tentu sama dengan WNI yang menikah dengan WNA asal Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Singapura, atau negara lainnya di negara ketiga.
Kesimpulan
Kendala hukum perkawinan WNI dan WNA di negara ketiga pada dasarnya muncul karena adanya pertemuan beberapa sistem hukum sekaligus. Selain hukum Indonesia, pasangan harus memperhatikan hukum negara asal WNA dan hukum negara tempat perkawinan di langsungkan.
Persiapan dokumen, pemeriksaan persyaratan, penerjemahan, legalisasi atau apostille, pencatatan perkawinan, keimigrasian, status anak, serta pengaturan harta merupakan aspek yang sebaiknya di periksa sejak sebelum perkawinan.
Dengan persiapan hukum yang tepat, pasangan dapat mengurangi risiko munculnya masalah administratif maupun hukum setelah perkawinan berlangsung.
Konsultasi Perkawinan WNI dan WNA
Membutuhkan bantuan untuk mempersiapkan perkawinan WNI dan WNA di negara ketiga, pemeriksaan dokumen, legalisasi dokumen perkawinan, pencatatan perkawinan luar negeri, atau konsultasi mengenai aspek hukum perkawinan internasional?
PT. Jangkar Global Groups siap membantu memberikan konsultasi sesuai kebutuhan dan kondisi hukum pasangan.
PT. Jangkar Global Groups
Hubungi: 087727688883
Website: jangkargroups.co.id
Artikel Terkait
- Perkawinan WNI dan WNA yang Berdomisili di Negara Ketiga
- Syarat Menikah dengan WNA di Negara Tempat Tinggal
- Status Hukum WNI yang Menikah di Negara Ketiga
- Dokumen Perkawinan bagi Pasangan WNI dan WNA di Negara Ketiga
- Pelaporan Perkawinan dari Negara Ketiga ke Indonesia
- Pengakuan Akta Perkawinan Negara Ketiga di Indonesia
- Apostille Dokumen Perkawinan dari Negara Ketiga
- Legalisasi Marriage Certificate dari Negara Ketiga
- Status Anak dari Perkawinan WNI di Negara Ketiga
- Perubahan Data Kependudukan Setelah Menikah di Negara Ketiga