Legalisasi Marriage Certificate dari Negara Ketiga

Legalisasi Marriage Certificate dari negara ketiga menjadi salah satu tahapan penting bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan di luar negara asal maupun negara tempat tinggal mereka. Kondisi ini cukup sering terjadi dalam perkawinan internasional, misalnya ketika Warga Negara Indonesia (WNI) menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) di negara yang bukan merupakan negara kewarganegaraan kedua pihak.

Dokumen perkawinan yang di terbitkan oleh negara ketiga pada umumnya perlu melalui proses pengesahan atau legalisasi tertentu agar dapat di gunakan secara resmi di negara tujuan. Proses tersebut tidak selalu sama untuk setiap negara karena bergantung pada kewarganegaraan pasangan, negara tempat perkawinan di langsungkan, jenis dokumen, serta tujuan penggunaan dokumen.

Apa Itu Marriage Certificate dari Negara Ketiga?

Marriage Certificate adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa suatu perkawinan telah tercatat atau di akui oleh otoritas yang berwenang di negara tempat perkawinan di langsungkan.

Istilah negara ketiga dalam konteks perkawinan internasional merujuk pada negara tempat pasangan menikah yang bukan merupakan negara kewarganegaraan salah satu atau kedua pasangan.

Sebagai contoh, seorang WNI dan WNA Australia tinggal di Singapura kemudian melangsungkan perkawinan di Singapura. Dalam kondisi tersebut, Singapura dapat di sebut sebagai negara ketiga karena bukan negara kewarganegaraan salah satu pasangan.

Marriage Certificate yang di terbitkan oleh otoritas Singapura kemudian mungkin di perlukan untuk berbagai keperluan administratif di Indonesia, Australia, atau negara lainnya.

Mengapa Marriage Certificate dari Negara Ketiga Perlu Dilegalisasi?

Dokumen yang di terbitkan oleh lembaga pemerintah suatu negara pada dasarnya hanya memiliki kekuatan administratif langsung dalam yurisdiksi negara tersebut. Ketika dokumen akan di gunakan di negara lain, otoritas negara tujuan dapat meminta pengesahan mengenai keaslian dokumen.

Legalisasi dapat di perlukan untuk memastikan beberapa hal, antara lain:

Keaslian dokumen
Keaslian tanda tangan pejabat
Keaslian cap atau segel resmi
Kewenangan pejabat yang menerbitkan atau mengesahkan dokumen
Kesesuaian dokumen dengan persyaratan negara tujuan

Namun, tidak setiap dokumen harus melalui prosedur legalisasi tradisional. Apabila negara penerbit dan negara tujuan sama-sama terikat pada mekanisme internasional tertentu, seperti Apostille, prosedurnya dapat berbeda.

Karena itu, pemeriksaan jalur legalisasi sebelum mengurus dokumen sangat penting.

Tahapan Legalisasi Marriage Certificate dari Negara Ketiga

Prosedur legalisasi dapat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Secara umum, prosesnya dapat mencakup beberapa tahapan berikut.

1. Memastikan Marriage Certificate Merupakan Dokumen Resmi

Langkah pertama adalah memastikan bahwa Marriage Certificate di terbitkan oleh instansi yang berwenang di negara tempat perkawinan.

Perlu di periksa nama pasangan, tanggal perkawinan, tempat perkawinan, nomor registrasi, tanda tangan pejabat, serta informasi lain yang tercantum pada dokumen.

Kesalahan data pada tahap awal dapat menyebabkan proses pengesahan terhambat.

2. Memeriksa Negara Tujuan Penggunaan Dokumen

Legalitas dokumen harus di lihat berdasarkan negara tempat dokumen akan di gunakan, bukan hanya berdasarkan negara tempat dokumen di terbitkan.

Misalnya, Marriage Certificate di terbitkan di negara ketiga tetapi akan di gunakan untuk administrasi di Indonesia. Maka persyaratan dari otoritas Indonesia menjadi salah satu hal yang harus di perhatikan.

Sebaliknya, apabila dokumen akan di gunakan untuk kepentingan imigrasi atau administrasi keluarga di negara lain, persyaratan negara tersebut dapat berbeda.

3. Menentukan Apakah Menggunakan Apostille atau Legalisasi

Salah satu hal terpenting adalah menentukan mekanisme pengesahan dokumen yang berlaku.

Dalam sistem Apostille, dokumen publik dari suatu negara dapat memperoleh sertifikat Apostille dari otoritas yang berwenang untuk di gunakan di negara lain yang menerima mekanisme tersebut.

Apabila mekanisme Apostille tidak berlaku untuk hubungan antara negara penerbit dan negara tujuan, dapat di perlukan prosedur legalisasi melalui instansi pemerintah atau perwakilan diplomatik.

Oleh sebab itu, jangan langsung menganggap bahwa semua Marriage Certificate harus di legalisasi melalui kedutaan.

4. Memeriksa Persyaratan Terjemahan

Apabila Marriage Certificate menggunakan bahasa asing, negara tujuan dapat meminta terjemahan resmi.

Terjemahan dapat memiliki ketentuan tersendiri, misalnya harus di buat oleh penerjemah tersumpah atau penerjemah yang di akui oleh otoritas tertentu.

Dalam beberapa kasus, bukan hanya dokumen asli yang perlu di perhatikan, tetapi juga bagaimana terjemahannya harus di sahkan.

5. Melakukan Pengesahan pada Otoritas yang Berwenang

Setelah dokumen memenuhi persyaratan, proses pengesahan di lakukan pada otoritas yang berwenang sesuai sistem negara penerbit.

Tahapan tersebut dapat berupa:

verifikasi tanda tangan;
pengesahan pejabat;
sertifikasi dokumen;
Apostille;
legalisasi kementerian terkait; atau
legalisasi melalui perwakilan diplomatik.

Tahapan yang tepat harus di tentukan berdasarkan negara penerbit dan negara tujuan.

6. Menggunakan Dokumen di Negara Tujuan

Setelah seluruh proses pengesahan selesai, Marriage Certificate dapat di gunakan untuk kebutuhan administratif sesuai tujuan.

Contohnya:

pencatatan perkawinan;
administrasi kependudukan;
pengurusan visa pasangan;
permohonan izin tinggal;
administrasi keluarga;
pengurusan status anak;
kebutuhan imigrasi;
pembuktian status perkawinan;
urusan perbankan atau aset tertentu; dan
kebutuhan hukum lainnya.

Legalisasi Marriage Certificate untuk Di gunakan di Indonesia

Apabila Marriage Certificate dari negara ketiga akan di gunakan di Indonesia, pasangan perlu memperhatikan persyaratan administrasi Indonesia sekaligus ketentuan negara tempat dokumen tersebut di terbitkan.

Bagi WNI yang melangsungkan perkawinan di luar negeri, aspek pencatatan perkawinan di Indonesia juga perlu di perhatikan. Penggunaan Marriage Certificate asing tidak selalu berarti dokumen tersebut secara otomatis menggantikan kewajiban administratif yang berlaku di Indonesia.

Dalam praktiknya, dapat terdapat kebutuhan untuk:

memperoleh dokumen perkawinan resmi dari negara tempat menikah;
melakukan Apostille atau legalisasi sesuai hubungan hukum antarnegara;
menyediakan terjemahan bahasa Indonesia apabila di persyaratkan;
melaporkan atau mencatatkan perkawinan sesuai ketentuan administrasi Indonesia; dan
melengkapi dokumen pendukung lainnya.

Persyaratan dapat berbeda berdasarkan kondisi pasangan dan tujuan administrasinya.

Bagaimana Jika WNI Menikah dengan WNA di Negara Ketiga?

Situasi WNI menikah dengan WNA di negara ketiga membutuhkan perhatian lebih karena terdapat setidaknya tiga sistem hukum yang dapat bersinggungan:

hukum Indonesia;
hukum negara kewarganegaraan WNA; dan
hukum negara tempat perkawinan di langsungkan.

Contohnya, WNI Indonesia menikah dengan WNA Inggris di Thailand. Dalam kasus tersebut, dokumen perkawinan berasal dari Thailand, tetapi dokumen tersebut dapat di perlukan untuk kepentingan hukum di Indonesia atau Inggris.

Artinya, legalisasi Marriage Certificate harus di tentukan berdasarkan rantai penggunaan dokumen, bukan hanya tempat pasangan tinggal.

Apakah Marriage Certificate Otomatis Di akui di Negara Lain?

Tidak selalu.

Penerbitan Marriage Certificate oleh negara tempat perkawinan berlangsung membuktikan bahwa perkawinan telah di catat atau di terbitkan berdasarkan hukum setempat. Akan tetapi, negara lain dapat mempunyai persyaratan tersendiri untuk mengakui perkawinan tersebut dalam administrasinya.

Beberapa negara mungkin meminta:

Marriage Certificate asli;
Apostille;
legalisasi;
terjemahan resmi;
dokumen identitas;
bukti status perkawinan sebelumnya;
dokumen perceraian atau kematian pasangan terdahulu;
dokumen kewarganegaraan; atau
dokumen pendukung lainnya.

Dengan demikian, legalisasi dokumen dan pengakuan perkawinan merupakan dua hal yang saling berkaitan tetapi tidak selalu identik.

Perbedaan Legalisasi dan Pengakuan Perkawinan

Hal ini penting untuk di pahami oleh pasangan internasional.

Legalisasi berhubungan dengan pengesahan keaslian dokumen agar dapat di terima untuk di gunakan di negara lain.

Sementara itu, pengakuan perkawinan berhubungan dengan apakah negara tujuan mengakui perkawinan tersebut berdasarkan hukum yang berlaku.

Sebuah Marriage Certificate dapat saja telah memperoleh Apostille atau legalisasi, tetapi hal tersebut tidak selalu berarti seluruh konsekuensi hukum perkawinan otomatis di terima oleh negara tujuan.

Oleh karena itu, pasangan sebaiknya memisahkan dua pertanyaan:

Apakah dokumennya sah dan dapat di gunakan?

dan

Apakah perkawinannya diakui untuk tujuan hukum tertentu?

Kendala yang Sering Terjadi

Beberapa kendala yang dapat muncul dalam legalisasi Marriage Certificate dari negara ketiga antara lain:

Dokumen Tidak Sesuai Format

Otoritas negara tujuan mungkin meminta format atau jenis Marriage Certificate tertentu. Dokumen yang di miliki pasangan belum tentu merupakan versi yang dapat di gunakan untuk kebutuhan internasional.

Perbedaan Nama

Perbedaan penulisan nama antara paspor, akta kelahiran, Marriage Certificate, dan dokumen lainnya dapat menimbulkan masalah administratif.

Dokumen Menggunakan Bahasa Asing

Dokumen dapat membutuhkan terjemahan resmi sebelum di terima oleh instansi di negara tujuan.

Salah Menentukan Jalur Pengesahan

Tidak semua dokumen harus melalui kedutaan. Dalam kondisi tertentu, Apostille dapat menjadi mekanisme yang berlaku. Kesalahan menentukan jalur dapat menyebabkan waktu dan biaya bertambah.

Masa Berlaku Dokumen Pendukung

Beberapa proses administrasi juga mensyaratkan dokumen pendukung yang di terbitkan dalam jangka waktu tertentu. Karena itu, pasangan perlu memastikan seluruh dokumen masih memenuhi ketentuan ketika di ajukan.

Dokumen yang Umumnya Perlu Di persiapkan

Persyaratan dapat berbeda berdasarkan kasus, tetapi dokumen yang sering di butuhkan antara lain:

Marriage Certificate asli;
paspor pasangan;
kartu identitas;
dokumen status perkawinan;
dokumen kewarganegaraan;
dokumen perceraian apabila pernah menikah;
dokumen kematian pasangan terdahulu apabila relevan;
terjemahan resmi;
formulir permohonan;
dokumen Apostille atau legalisasi; dan
dokumen pendukung sesuai tujuan penggunaan.

Tidak semua dokumen tersebut selalu di perlukan. Karena itu, daftar persyaratan sebaiknya di tentukan berdasarkan negara penerbit, negara tujuan, dan kebutuhan penggunaan Marriage Certificate.

Berapa Lama Proses Legalisasi Marriage Certificate?

Durasi proses tidak dapat disamaratakan.

Waktu penyelesaian dapat dipengaruhi oleh:

negara penerbit;
instansi penerbit Marriage Certificate;
jenis pengesahan;
kebutuhan verifikasi;
kebutuhan terjemahan;
antrean pelayanan;
prosedur kedutaan atau konsulat; dan
kelengkapan dokumen.

Jika terdapat kesalahan nama atau informasi pada Marriage Certificate, proses dapat menjadi lebih panjang karena dokumen mungkin perlu diperbaiki terlebih dahulu.

Pentingnya Memeriksa Rantai Legalitas Dokumen

Dalam perkawinan yang melibatkan tiga negara atau lebih, pemeriksaan dokumen sebaiknya dilakukan secara berurutan.

Misalnya:

Negara A = kewarganegaraan pasangan pertama
Negara B = kewarganegaraan pasangan kedua
Negara C = tempat perkawinan dilangsungkan
Negara D = tempat Marriage Certificate akan digunakan

Dalam skenario tersebut, dokumen diterbitkan oleh Negara C tetapi digunakan di Negara D. Sementara itu, status perkawinan pasangan dapat juga perlu dipertimbangkan berdasarkan hukum Negara A dan Negara B.

Karena itu, prosedur legalisasi tidak sebaiknya ditentukan hanya berdasarkan informasi bahwa pasangan “menikah di luar negeri”.

Konsultasi Legalisasi Marriage Certificate Negara Ketiga

Legalisasi Marriage Certificate dari negara ketiga membutuhkan ketelitian karena setiap negara dapat mempunyai prosedur, otoritas, dan persyaratan yang berbeda. Terlebih lagi jika dokumen akan digunakan untuk pencatatan perkawinan, imigrasi, visa, izin tinggal, atau kebutuhan hukum lainnya.

Jika Anda memiliki Marriage Certificate dari luar negeri dan ingin mengetahui apakah dokumen tersebut memerlukan Apostille, legalisasi kedutaan, terjemahan resmi, atau prosedur administratif lainnya, pemeriksaan berdasarkan negara penerbit dan negara tujuan sangat disarankan.

PT. Jangkar Global Groups
Konsultasi dan bantuan pengurusan dokumen perkawinan internasional.

Hubungi: 087727688883
Website: jangkargroups.co.id