Perceraian dalam Perkawinan Internasional

Perceraian dalam perkawinan internasional merupakan persoalan hukum yang lebih kompleks di bandingkan perceraian dalam perkawinan yang seluruh unsurnya berada di Indonesia. Perkawinan internasional umumnya melibatkan pasangan yang memiliki kewarganegaraan berbeda, perkawinan yang di langsungkan di negara lain, atau pasangan yang berdomisili di luar Indonesia.

Dalam kondisi tersebut, proses perceraian tidak hanya berkaitan dengan berakhirnya hubungan perkawinan. Terdapat berbagai persoalan hukum yang perlu di perhatikan, seperti pengadilan yang berwenang, hukum yang di gunakan, pengakuan putusan perceraian dari negara lain, status anak, hak asuh, nafkah, harta bersama, hingga pencatatan perubahan status perkawinan.

Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA), memahami aturan perceraian sejak awal sangat penting agar putusan perceraian nantinya dapat memiliki akibat hukum yang jelas di Indonesia maupun di negara tempat pasangan berkewarganegaraan asing tersebut berasal.

Apa yang Di maksud dengan Perceraian dalam Perkawinan Internasional?

Perceraian dalam perkawinan internasional adalah berakhirnya suatu perkawinan yang mempunyai unsur asing atau foreign element. Unsur asing tersebut dapat muncul karena perbedaan kewarganegaraan suami dan istri, tempat perkawinan dilangsungkan, tempat tinggal pasangan, kewarganegaraan anak, atau lokasi aset perkawinan.

Contohnya, seorang WNI menikah dengan WNA Australia di Indonesia. Setelah beberapa tahun, pasangan tersebut tinggal di Australia dan kemudian ingin bercerai. Situasi seperti ini menimbulkan sejumlah pertanyaan hukum:

Negara mana yang berwenang mengadili perceraian?
Hukum negara mana yang di gunakan?
Apakah perceraian yang di putus di luar negeri berlaku di Indonesia?
Bagaimana status anak yang berkewarganegaraan Indonesia?
Bagaimana pembagian harta yang berada di Indonesia?
Bagaimana perubahan status perkawinan di catat oleh instansi Indonesia?

Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa perceraian internasional tidak cukup hanya melihat tempat pasangan tinggal ketika perceraian diajukan.

Dasar Hukum Perceraian di Indonesia

Perceraian di Indonesia pada dasarnya di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Ketentuan mengenai perceraian pada prinsipnya mengharuskan perceraian di lakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya mendamaikan pasangan tidak berhasil. Dengan demikian, perceraian tidak cukup di lakukan hanya berdasarkan kesepakatan pribadi suami dan istri.

Untuk pasangan Muslim, perkara perceraian pada umumnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Sementara itu, bagi pasangan yang berada dalam kewenangan peradilan umum, perkara perceraian di ajukan melalui Pengadilan Negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam perkara perkawinan internasional, persoalannya dapat menjadi lebih rumit apabila salah satu atau kedua pasangan berada di luar Indonesia.

Mengapa Perceraian Internasional Lebih Kompleks?

Ada beberapa faktor yang membuat perceraian dalam perkawinan internasional membutuhkan perhatian khusus.

1. Perbedaan kewarganegaraan

Suami dan istri dapat tunduk pada sistem hukum nasional yang berbeda. Ketika salah satu pasangan WNI dan pasangan lainnya WNA, terdapat kemungkinan masing-masing negara memiliki aturan berbeda mengenai perceraian.

2. Tempat tinggal berbeda negara

Pasangan dapat tinggal di negara yang berbeda ketika proses perceraian di mulai. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai yurisdiksi atau kewenangan pengadilan.

3. Perkawinan dilangsungkan di luar negeri

Perkawinan yang di langsungkan di luar Indonesia dapat memiliki dokumen perkawinan yang di terbitkan oleh otoritas asing. Ketika perkawinan tersebut kemudian berakhir melalui putusan pengadilan asing, WNI tetap perlu memperhatikan akibat hukumnya terhadap administrasi kependudukan Indonesia.

4. Anak berada di negara berbeda

Apabila pasangan memiliki anak, persoalan perceraian dapat berkembang menjadi perkara hak asuh, nafkah anak, tempat tinggal anak, pendidikan, hingga hak untuk bertemu dengan salah satu orang tua.

5. Harta berada di beberapa negara

Aset perkawinan dapat tersebar di Indonesia dan negara lain. Rumah, rekening bank, perusahaan, investasi, kendaraan, atau aset lainnya dapat berada dalam yurisdiksi berbeda.

Pengadilan Mana yang Berwenang Mengadili?

Penentuan pengadilan yang berwenang merupakan salah satu tahap penting dalam perceraian internasional.

Dalam perkara yang mempunyai unsur asing, perlu di lihat hubungan hukum para pihak dengan suatu negara. Faktor yang dapat menjadi pertimbangan antara lain kewarganegaraan, domisili atau tempat tinggal, tempat perkawinan di langsungkan, serta ketentuan hukum acara yang berlaku.

Apabila perkara di ajukan di Indonesia, penentuan pengadilan yang tepat harus di sesuaikan dengan keadaan konkret pasangan.

Bagi WNI yang masih memiliki keterkaitan kuat dengan Indonesia, pengajuan perceraian di Indonesia dapat menjadi salah satu pilihan. Namun, apabila pasangan telah lama tinggal di luar negeri, persoalan kewenangan perlu di analisis lebih dahulu.

Tidak semua perkara perceraian internasional otomatis dapat diselesaikan di Indonesia hanya karena salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Perceraian WNI dengan WNA di Indonesia

Perceraian antara WNI dan WNA dapat di ajukan di Indonesia sepanjang memenuhi ketentuan mengenai kewenangan pengadilan dan hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, dokumen yang di perlukan dapat berbeda sesuai kondisi pasangan. Dokumen tersebut dapat meliputi:

identitas WNI;
paspor atau identitas WNA;
buku nikah atau akta perkawinan;
dokumen tempat tinggal;
dokumen kelahiran anak apabila terdapat anak;
dokumen terkait harta bersama apabila relevan;
dokumen asing yang telah di terjemahkan sesuai kebutuhan;
dokumen lain yang di minta pengadilan.

Dokumen yang berasal dari luar negeri mungkin memerlukan legalisasi atau mekanisme autentikasi tertentu serta penerjemahan oleh penerjemah yang memenuhi persyaratan.

Karena setiap negara memiliki sistem administrasi yang berbeda, dokumen WNA perlu di periksa terlebih dahulu sebelum di gunakan dalam proses perkara.

Perceraian WNI dengan WNA di Luar Negeri

Pasangan WNI dan WNA juga dapat menghadapi kondisi ketika perceraian di lakukan di negara tempat mereka tinggal.

Misalnya, WNI menikah dengan WNA kemudian menetap di Singapura. Setelah terjadi perselisihan rumah tangga, pasangan mengajukan perceraian di pengadilan Singapura.

Dalam keadaan tersebut, putusan perceraian dari pengadilan Singapura merupakan putusan yang berasal dari lembaga peradilan asing. Agar perubahan status perkawinan tersebut dapat tercermin dalam administrasi kependudukan Indonesia, WNI perlu melakukan langkah administratif yang sesuai dengan ketentuan Indonesia.

Hal yang perlu di perhatikan adalah putusan perceraian asing tidak selalu berarti status perkawinan secara administratif di Indonesia langsung berubah secara otomatis.

Apakah Putusan Cerai dari Luar Negeri Berlaku di Indonesia?

Ini merupakan salah satu pertanyaan yang paling sering muncul dalam perkawinan internasional.

Putusan pengadilan asing dapat memiliki konsekuensi hukum tertentu, tetapi penggunaannya di Indonesia perlu memperhatikan mekanisme hukum Indonesia. Khususnya dalam urusan pencatatan status perkawinan WNI, terdapat prosedur administrasi yang perlu di lakukan.

Dengan demikian, pasangan sebaiknya tidak berhenti pada memperoleh putusan cerai dari pengadilan asing.

Setelah putusan diperoleh, perlu diperiksa:

apakah putusan telah berkekuatan hukum tetap;
apakah dokumen putusan telah diterbitkan secara resmi;
apakah diperlukan apostille atau legalisasi;
apakah diperlukan terjemahan tersumpah;
instansi Indonesia mana yang harus menerima atau mencatat dokumen;
apakah terdapat dokumen perkawinan Indonesia yang harus diperbarui.

Prosedur konkret dapat berbeda berdasarkan negara tempat putusan diterbitkan dan kondisi administratif perkawinan.

Pengakuan Putusan Perceraian Asing

Konsep pengakuan putusan asing menjadi sangat penting dalam perkara perceraian internasional.

Putusan pengadilan suatu negara pada dasarnya lahir berdasarkan kewenangan negara tersebut. Ketika putusan tersebut hendak di gunakan untuk kepentingan hukum di negara lain, di perlukan analisis mengenai bagaimana negara tujuan memperlakukan putusan tersebut.

Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut perlu di bedakan antara:

keberadaan putusan perceraian asing;
akibat hukum putusan tersebut;
penggunaan putusan untuk kepentingan administratif;
pencatatan perubahan status perkawinan;
persoalan anak dan harta yang mungkin membutuhkan tindakan hukum tersendiri.

Karena itu, memperoleh putusan cerai dari luar negeri bukan selalu menjadi tahap terakhir.

Pencatatan Perceraian di Indonesia

Bagi WNI, perubahan status perkawinan merupakan persoalan administrasi kependudukan yang penting.

Apabila perceraian telah di putus oleh pengadilan Indonesia, terdapat mekanisme pencatatan perceraian sesuai sistem administrasi kependudukan.

Sementara itu, apabila perceraian di putus oleh pengadilan asing, WNI perlu memperhatikan prosedur pelaporan atau pencatatan yang berlaku di Indonesia.

Tujuannya adalah agar data kependudukan tidak lagi menunjukkan status perkawinan yang sudah tidak sesuai dengan keadaan hukum sebenarnya.

Ketidaksesuaian antara status hukum dan data administrasi dapat menimbulkan persoalan ketika seseorang akan:

menikah kembali;
mengurus dokumen keluarga;
mengurus dokumen anak;
melakukan transaksi tertentu;
mengurus warisan;
mengurus visa atau imigrasi;
melakukan pembaruan data kependudukan.

Bagaimana dengan Hak Asuh Anak?

Perceraian internasional menjadi jauh lebih kompleks apabila pasangan memiliki anak.

Persoalan yang harus di pertimbangkan tidak hanya siapa yang memperoleh hak asuh, tetapi juga:

di mana anak akan tinggal;
kewarganegaraan anak;
pendidikan anak;
biaya hidup anak;
akses anak terhadap kedua orang tua;
izin bepergian ke luar negeri;
kemungkinan pemindahan tempat tinggal anak;
pelaksanaan putusan mengenai anak di negara lain.

Apabila anak tinggal di Indonesia sementara salah satu orang tua berada di luar negeri, pengaturan hubungan antara anak dan orang tua tersebut perlu di buat sejelas mungkin.

Dalam kondisi tertentu, konflik hak asuh dapat berkembang menjadi persoalan lintas negara apabila salah satu orang tua membawa anak ke negara lain tanpa persetujuan pihak lainnya atau bertentangan dengan keputusan pengadilan.

Nafkah Anak Setelah Perceraian

Perceraian tidak otomatis menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Besarnya kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi orang tua menjadi faktor penting dalam menentukan pengaturan nafkah.

Dalam perkawinan internasional, persoalan nafkah dapat menjadi lebih rumit apabila orang tua yang berkewajiban membayar nafkah tinggal di negara berbeda.

Hal yang perlu diperhatikan antara lain:

mata uang pembayaran;
rekening tujuan;
biaya transfer internasional;
penghasilan orang tua;
lokasi tempat tinggal anak;
mekanisme pelaksanaan kewajiban;
kemungkinan pelaksanaan putusan di negara lain.

Oleh karena itu, pengaturan nafkah sebaiknya dibuat secara jelas dan dapat dilaksanakan.

Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian Internasional

Harta bersama merupakan salah satu persoalan yang sering menjadi sengketa dalam perceraian.

Dalam perkawinan internasional, harta pasangan dapat berada di berbagai negara. Misalnya:

rumah di Indonesia;
apartemen di luar negeri;
rekening bank di negara lain;
saham perusahaan;
investasi;
kendaraan;
aset digital;
kepemilikan usaha.

Persoalan menjadi lebih kompleks karena setiap aset dapat memiliki aturan hukum dan prosedur eksekusi yang berbeda.

Putusan mengenai harta yang berada di luar negeri juga tidak selalu dapat langsung di laksanakan di negara tempat aset tersebut berada.

Oleh sebab itu, lokasi aset perlu di petakan sejak awal sebelum menentukan strategi penyelesaian perceraian.

Perjanjian Perkawinan dan Perceraian Internasional

Perjanjian perkawinan dapat berpengaruh besar terhadap pembagian harta ketika pasangan bercerai.

Pasangan perkawinan internasional perlu memeriksa apakah mereka pernah membuat:

perjanjian perkawinan;
perjanjian pemisahan harta;
prenuptial agreement;
postnuptial agreement;
perjanjian mengenai kepemilikan aset tertentu.

Namun, keberadaan perjanjian tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan. Keabsahan, bentuk, isi, waktu pembuatan, serta hukum yang berlaku terhadap perjanjian tersebut perlu di periksa.

Apalagi apabila perjanjian di buat di luar negeri dan kemudian hendak di gunakan dalam proses hukum di Indonesia.

Dokumen Asing dalam Proses Perceraian

Dokumen dari luar negeri sering menjadi bagian penting dalam perkara perkawinan internasional.

Contohnya:

akta perkawinan asing;
putusan pengadilan asing;
akta kelahiran anak;
dokumen perceraian;
dokumen identitas;
surat keterangan domisili;
dokumen terkait harta.

Dokumen tersebut mungkin membutuhkan autentikasi, apostille atau legalisasi, serta penerjemahan ke bahasa Indonesia sesuai kebutuhan dan negara penerbit.

Kesalahan dalam menyiapkan dokumen dapat menyebabkan proses menjadi lebih panjang.

Apostille dalam Dokumen Perceraian Internasional

Apostille merupakan salah satu mekanisme autentikasi dokumen publik untuk di gunakan lintas negara yang relevan apabila negara penerbit dan negara tujuan menerapkan Konvensi Apostille.

Namun, tidak semua dokumen otomatis dapat menggunakan apostille dengan cara yang sama. Jenis dokumen, negara penerbit, dan tujuan penggunaannya perlu di periksa.

Dalam kasus putusan perceraian asing yang hendak di gunakan di Indonesia, pemohon perlu memastikan apakah dokumen tersebut memerlukan apostille atau bentuk legalisasi lainnya.

Selain autentikasi, aspek penerjemahan juga perlu di perhatikan.

Penerjemahan Dokumen Perceraian

Dokumen perceraian yang menggunakan bahasa asing biasanya perlu di terjemahkan apabila akan di gunakan dalam proses hukum atau administrasi di Indonesia.

Penerjemahan dapat mencakup:

putusan pengadilan;
akta perceraian;
akta perkawinan;
akta kelahiran;
surat keterangan;
dokumen perjanjian.

Dalam konteks hukum, pemilihan penerjemah yang sesuai sangat penting karena kesalahan penerjemahan istilah hukum dapat memengaruhi pemahaman terhadap isi dokumen.

Perceraian Internasional dan Pernikahan Kembali

Salah satu alasan pencatatan perceraian menjadi sangat penting adalah ketika mantan pasangan ingin menikah kembali.

Seorang WNI yang secara faktual telah bercerai di luar negeri tetapi administrasi kependudukannya masih menunjukkan status menikah dapat menghadapi persoalan ketika mengajukan perkawinan baru.

Karena itu, sebelum melakukan perkawinan kembali, status perkawinan harus di pastikan telah tercatat dan dokumen yang di perlukan telah di perbarui sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk perkawinan berikutnya dengan WNA, pemeriksaan dokumen biasanya menjadi lebih kompleks karena terdapat dokumen dari dua sistem hukum yang berbeda.

Perceraian Internasional Tidak Hanya Soal Putusnya Perkawinan

Kesalahan umum adalah menganggap bahwa perkara selesai ketika hakim menjatuhkan putusan cerai.

Dalam perkara internasional, terdapat beberapa lapisan persoalan yang perlu dipisahkan:

Pertama, persoalan perkawinan.
Apakah perkawinan telah sah dan bagaimana statusnya setelah perceraian?

Kedua, persoalan administrasi.
Bagaimana perubahan status tersebut dicatat di Indonesia dan negara lain?

Ketiga, persoalan anak.
Bagaimana hak asuh, tempat tinggal, nafkah, dan hubungan anak dengan kedua orang tua?

Keempat, persoalan harta.
Bagaimana aset dibagi dan bagaimana pelaksanaan pembagian dilakukan apabila aset berada di beberapa negara?

Kelima, persoalan lintas yurisdiksi.
Bagaimana putusan dari satu negara dapat digunakan atau dilaksanakan di negara lain?

Pemisahan persoalan tersebut membantu pasangan menentukan langkah hukum yang lebih tepat.

Langkah Menghadapi Perceraian dalam Perkawinan Internasional

Pasangan yang menghadapi perceraian internasional sebaiknya melakukan beberapa langkah awal.

1. Identifikasi kewarganegaraan

Tentukan kewarganegaraan suami, istri, dan anak.

2. Periksa tempat tinggal

Catat tempat tinggal masing-masing pihak ketika perceraian akan diajukan.

3. Periksa dokumen perkawinan

Pastikan apakah perkawinan tercatat di Indonesia, di negara asing, atau keduanya.

4. Tentukan lokasi aset

Buat daftar aset perkawinan dan negara tempat aset tersebut berada.

5. Identifikasi kondisi anak

Catat tempat tinggal anak, kewarganegaraan, sekolah, dan hubungan anak dengan kedua orang tua.

6. Periksa perjanjian perkawinan

Jika terdapat perjanjian perkawinan, perjanjian tersebut perlu dianalisis.

7. Tentukan forum perceraian

Evaluasi negara mana yang memiliki kewenangan mengadili berdasarkan keadaan konkret.

8. Siapkan dokumen

Dokumen Indonesia dan dokumen asing perlu disiapkan sesuai persyaratan instansi yang berwenang.

9. Perhatikan pengakuan dan pencatatan

Jika perceraian dilakukan di luar negeri, jangan mengabaikan proses administratif di Indonesia.

10. Rencanakan akibat setelah perceraian

Status anak, nafkah, harta, imigrasi, dan rencana perkawinan kembali sebaiknya dipertimbangkan sejak awal.

Contoh Kasus Perceraian WNI dan WNA

Misalnya, seorang WNI menikah dengan WNA Prancis di Indonesia. Setelah menikah, mereka tinggal bersama di Prancis dan memiliki seorang anak.

Beberapa tahun kemudian, hubungan rumah tangga memburuk. WNI ingin bercerai di Indonesia, sedangkan WNA menganggap perceraian seharusnya di lakukan di Prancis.

Dalam kondisi tersebut, tidak tepat apabila langsung menyimpulkan bahwa salah satu negara pasti berwenang.

Perlu di analisis terlebih dahulu:

tempat tinggal pasangan;
kewarganegaraan;
tempat perkawinan;
status pencatatan perkawinan;
tempat tinggal anak;
lokasi aset;
ketentuan hukum kedua negara;
kemungkinan pengakuan putusan di negara lainnya.

Setelah faktor tersebut dipetakan, barulah strategi hukum dapat di tentukan secara lebih rasional.

Tantangan Pelaksanaan Putusan Perceraian Lintas Negara

Memperoleh putusan merupakan satu hal. Melaksanakan akibat putusan merupakan hal lain.

Contohnya, pengadilan di satu negara dapat menetapkan kewajiban pembayaran nafkah atau pembagian aset. Namun, apabila pihak yang wajib memenuhi kewajiban tinggal di negara lain atau aset berada di negara lain, di perlukan mekanisme hukum tambahan.

Hal tersebut menunjukkan pentingnya mempertimbangkan enforcement atau pelaksanaan putusan sejak sebelum perkara di ajukan.

Strategi perceraian internasional sebaiknya tidak hanya berfokus pada negara tempat perkara mudah di ajukan, tetapi juga pada negara tempat akibat putusan nantinya harus dilaksanakan.

Apakah Harus Menggunakan Pengacara?

Tidak semua perkara secara otomatis mengharuskan penggunaan pengacara. Namun, perkara perceraian internasional memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi karena melibatkan unsur hukum asing dan kemungkinan lebih dari satu yurisdiksi.

Konsultasi dengan profesional hukum dapat membantu dalam:

menentukan forum pengadilan;
memeriksa dokumen;
menganalisis kewenangan;
memahami hukum Indonesia;
memetakan konsekuensi putusan asing;
menangani persoalan anak;
memetakan aset;
mempersiapkan pencatatan setelah perceraian.

Jika perkara melibatkan negara asing secara signifikan, koordinasi dengan penasihat hukum di negara terkait juga dapat di perlukan.

Kesalahan yang Sebaiknya Di hindari

Beberapa kesalahan dapat menyebabkan proses perceraian internasional menjadi lebih panjang.

Menganggap putusan asing otomatis mengubah data Indonesia

Putusan dari luar negeri perlu di ikuti dengan langkah yang sesuai agar status administrasi di Indonesia dapat di perbarui.

Mengabaikan dokumen asing

Dokumen yang tidak lengkap, belum di terjemahkan, atau belum melalui autentikasi yang di perlukan dapat menimbulkan hambatan.

Tidak memeriksa status anak

Persoalan anak sebaiknya tidak di anggap sebagai persoalan tambahan yang dapat di bahas belakangan.

Tidak memetakan aset

Aset yang tersebar di beberapa negara dapat memerlukan strategi hukum yang berbeda.

Mengajukan perkara tanpa memeriksa yurisdiksi

Pengajuan perkara di negara yang tidak tepat dapat menyebabkan proses menjadi tidak efektif atau menimbulkan persoalan pengakuan putusan.

Kesimpulan

Perceraian dalam perkawinan internasional merupakan persoalan hukum yang melibatkan lebih dari sekadar pengakhiran hubungan suami dan istri. Perbedaan kewarganegaraan, tempat tinggal, lokasi perkawinan, keberadaan anak, aset lintas negara, dan putusan pengadilan asing dapat membuat prosesnya jauh lebih kompleks.

Bagi WNI yang menikah dengan WNA, langkah paling penting adalah menentukan yurisdiksi yang tepat, memeriksa dokumen perkawinan, memahami status anak dan harta, serta memastikan putusan perceraian dapat ditindaklanjuti dalam sistem administrasi Indonesia.

Apabila perceraian dilakukan di luar negeri, perhatian khusus perlu di berikan terhadap penggunaan dan pencatatan putusan tersebut di Indonesia. Sebaliknya, apabila perceraian diajukan di Indonesia, perlu di pastikan bahwa pengadilan yang dipilih memang memiliki kewenangan dan bahwa akibat putusan dapat di terapkan secara efektif terhadap kondisi pasangan yang berada di luar negeri.

Dengan perencanaan hukum dan administrasi yang tepat, risiko masalah setelah perceraian dapat di minimalkan.

Konsultasi Perceraian dalam Perkawinan Internasional

Setiap kasus perkawinan internasional memiliki fakta yang berbeda. Karena itu, strategi perceraian sebaiknya tidak di tentukan hanya berdasarkan kewarganegaraan pasangan.

Hal-hal seperti negara tempat tinggal, tempat perkawinan, lokasi anak, keberadaan aset, dokumen perkawinan, dan negara tempat perceraian akan di ajukan perlu di analisis secara menyeluruh.

Bagi WNI yang menikah dengan WNA dan sedang menghadapi perceraian di Indonesia maupun luar negeri, konsultasi hukum dapat membantu memetakan langkah hukum, dokumen, pencatatan, serta konsekuensi putusan terhadap status perkawinan dan keluarga.

PT. Jangkar Global Groups

PT. Jangkar Global Groups menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan terkait berbagai kebutuhan hukum dan administrasi perkawinan internasional, termasuk pemeriksaan dokumen, legalisasi, apostille, penerjemahan dokumen, serta kebutuhan administratif lainnya sesuai kasus klien.

Hubungi: 087727688883
Website: jangkargroups.co.id

Untuk mendapatkan informasi yang lebih sesuai dengan kondisi Anda, persiapkan terlebih dahulu dokumen perkawinan, identitas para pihak, serta informasi mengenai negara tempat perkawinan di langsungkan.